Hukum

Sep
17

Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria

Deskripsi : Disharmoni (ketidakharmonisan) peraturan perundang-undangan juga terjadi karena egoisme sektoral kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum. Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan di tingkat Pusat, menurut data dari Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2007, telah dilakukan harmonisasi 25 dari 27 rancangan undang-undang yang diajukan (92,59 %); 92 dari 107 rancangan peraturan pemerintah […]

By administrator | Artikel . Hukum
DETAIL
Sep
16

Transportasi Online Vs Transportasi Tradisional Non-online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online

Deskripsi : Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan guncangan besar dalam dunia bisnis apa pun. Guncangan tersebut terutama terhadap bisnis yang menggunakan aplikasi online. Tidak ada bentuk bisnis yang tidak tersentuh kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi akan menjadikan bisnis lebih efisien dalam menjalankan bisnis. Dapat memotong rantai distribusi yang begitu panjang dari produsen kepada konsumen atau end […]

By administrator | Artikel . Hukum
DETAIL
Sep
11

Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter dalam Kasus Malpraktek Medis

Deskripsi : Hubungan hukum dokter dan pasien dari sudut perdata berada dalam suatu perikatan hukum. Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua atau lebih subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu (1313 jo1234 BW). Sesuatu disebut prestasi. Perikatan hukum lahir oleh 2 (dua) sebab atau sumber, yang satu oleh suatu kesepakatan […]

By administrator | Artikel . Hukum . hukum . Hukum
DETAIL
Agu
23

Tinjauan Peranan Instrumen Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) Terhadap Aspek Penataan Lingkungan (Studi Kasus PT. SOCI MAS Periode Tahun 2013-2014)

Deskripsi : Pendekatan command and control akan efektif jika sistem yang ada mampu memastikan seluruh entitas yang diatur patuh terhadap peraturan yang ditetapkan. Adapun peran penting dari Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) adalah menjadikan industri yang memimbulkan dampak paling signifikan terhadap lingkungan menjadi target utama dalam pengawasan. Dalam pelaksanaannya Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) melibatkan […]

By administrator | Artikel . Hukum
DETAIL
Jul
11

Kajian Penarikan Kembali Sertifikat Merek Buddha Bar oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Putusan No. 213/K/TUN/2010)

Deskripsi: Sertifikat Merek Buddha Bar telah ditarik kembali oleh Direktur Merek, selaku pemilik merek terdaftar maka George V Eatertainment ( dahulu bernama George V Restauration) yang dituangkan dalam bentuk surat Direktur Merek Nomor HKI.4.HI.06.03-68/2009 tertanggal 15 April 2009. Dalam perkara ini yang menjadi obyek gugatan tata usaha negara adalah Surat Keputusan Direktur Merek Nomor HKI.4.HI.06.03-68/2009 […]

By admin | Artikel . Hukum
DETAIL
Mei
07

Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha No. 1 Atas Nama PT. Krama Yudha Sapta Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2010 (Studi Kasus Nomor 58/G/2012/PTUN-JKT)

Deskripsi: Tanah terlantar merupakan kasus dimana tanah yang memiliki suatu hak tertentu tidak digunakan atau dimanfaatkan. Ada banyak alasan mengenai keadaan ini, misalnya tanah digunakan sebagai investasi, pemiliknya kekurangan modal atau bahkan perijinan untuk pengelolaan tanah tersebut yang belum lengkap sehingga mengakibatkan tanah dibiarkan begitu saja. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur penetapan tanah […]

By admin | Artikel . Hukum
DETAIL
Mar
18

Simultaneous Election as Indonesian Democratic Reform

  Simultaneous Election as Indonesian Democratic Reform Description: The election of the President and Vice President after the election of the members of the People’s Legislative Assembly, the Regional Representatives Council, and the Regional People’s Legislative Assembly are not capable of transforming the social changes in the desired direction. The results of the election of […]

By admin | Artikel . Hukum
DETAIL
Mar
18

Role of the Constitutional Court in the Reformation of the Indonesian State Administration System

  Role of the Constitutional Court in the Reformation of the Indonesian State Administration System Description: The amendment of the 1945 Constitution since the reformation has encouraged the establishment of a more democratic constitutional structure. These changes create state institutional structures that are in equal position to checks and balances. One of the new state […]

By admin | Artikel . Hukum
DETAIL