FAKTOR - FAKTOR PENENTU KESUKSESAN (CRITICAL SUCCESS FACTORS) PADA KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA BIDANG INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

FAKTOR – FAKTOR PENENTU KESUKSESAN (CRITICAL SUCCESS FACTORS) PADA KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA BIDANG INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Share

FAKTOR – FAKTOR PENENTU KESUKSESAN (CRITICAL SUCCESS FACTORS) PADA  KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA BIDANG INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Huakanala Hubudi1, Husein Umar1

1Program Pascasarjana Universitas Esa Unggul, Jakarta

Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk,  Jakarta 11510

huakanalaudi@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki permasalahan dalam bidang infrastruktur. Pemerintah berkewajiban me-nyediakan pelayanan infrastruktur bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok negeri ini. Namun penyediaan pelayanan infrastruktur tersebut membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Keterlibatan sektor swasta memakai bentuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pembangunan pelayanan infrastruktur diharapkan tidak hanya mengisi celah kesenjangan da-lam masalah pendanaan saja, tetapi juga dalam hal aspek penting lainnya, seperti; kemam-puan managerial dan mengadopsi kemajuan teknologi baru. Untuk kerjasama ini diduga ba-nyak permasalahan yang dihadapi antara lain faktor — faktor penentu kesuksesan/critical success factors (CSF) dan apakah faktor — faktor penentu kesuksesan sebagai suatu solusi. Ka-jian literatur digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang relevan untuk mendapatkan gam-baran mengenai persepsi atas CSF. Kajian literature digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang relevan untuk mendapatkan gambaran mengenai persepsi atas CSF. Penelitian ini bertu-juan untuk melaporkan hasil penelitian mengenai faktor — faktor penentu kesuksesan (critical success factors / CSF) dalam kerangka kerjasama pemerintah swasta. Pengujian persepsi ini menilai faktor yang menarik (positif) dan yang tidak menarik (negatif) dalam sistem penga-daan untuk proyek infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan survei dalam ben-tuk kuesioner yang dikirim melalui pos untuk mendapatkan data utama. Respon untuk data survei dianalisis secara deskriptif statistik dan dilanjutkan dengan faktor analisis. Kerjasama pemerintah swasta untuk proyek infrastruktur, mendapatkan persepsi yang paling menarik dalam bentuk faktor — faktor yang dianggap positif antara lain yaitu, teknologi pembangu-nan yang lebih baik, solusi anggaran dan transfer risiko, efisiensi pembiayaan sektor pub-lik. Untuk faktor yang dianggap negatif yaitu; ekonomi biaya tinggi dan kurangnya pengala-man membuat Kerjasama pemerintah menjadi kurang menarik. Penelitian mendapatkan ha-sil mengenai persepsi tentang faktor — faktor penentu kesuksesan pada bidang infrastruktur di Indonesia. Faktor positif dan negatif yang diteliti dapat memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

 

Kata kunci : Critical Success Factors, Kerjasama Pemerintah Swasta, Analisis Faktor.

 

 

Abstract

Indonesia has many problems for providing infrastructure services. Government is obliged to provide access for all communities accross the country, and provision of infrastructure services needed huge funding. The involvement of private sector use form of public private partnerships (PPP). PPP are long-term contractual arrangements that harness the skills and  resources of both private and public sectors in the delivery of public services or the development of public infrastructure. Through these mutual partnerships, a number of advantages should accrue including access to capital, increased value for money, timely completion of and improved service delivery through the use of better management practises and adoption of innovative solutions. However, PPP will face the problems, which identified through critical success factors (CSF), and whether critical success factors CSF as a solution. Litera-ture review is used to identify relevant factors,to gather their perception on CSF. The research aims to report the findings on what are the CSF into perceptions of what makes the PPP attractive or unat-tractive as a procurement system for infrastructure projects in the Indonesia. The research uses a postal survey questionnaire technique for primary data collection. Survey response data is subjected to descriptive statistical analysis and subsequently to rotated factor analysis. PPP infrastructure project is perceived as most attractive in terms of positive factors relating to represent better technology deve-lopment, budget solution and risk transfer, and cost efficiency of public sector. Negative aspects, rela-ting to factors such as, high cost economy, and lack of experience by participants make PPP procure-ment less attractive. The research captures the perception about CSF on Indonesia Infrastructure in ge-neral. The positive and negative factors surrounding PPP procurement will provide a more informed basis for decision making.

 

Keywords : Critical Success Factors, Private Public Partnerships, Factor analysis.

 

 


Pendahuluan

Pemerintah mempunyai kewajiban me-nyediakan pelayanan infrastruktur (sarana dan prasarana) bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok negeri ini. Namun penyediaan pelaya-nan infrastruktur tersebut membutuhkan dana atau pendanaan yang sangat besar. Peranan sek-tor swasta sangat diperlukan untuk mengisi ke-senjangan pendanaan didalam pembangunan pelayanan infrastruktur. Pelibatan sektor swasta dalam pembangunan pelayanan infrastruktur di-harapkan tidak hanya mengisi celah kesenjangan dalam masalah pendanaan saja, tetapi juga dalam hal aspek penting lainnya, seperti; kemampuan managerial dan mengadopsi kemajuan teknologi baru.

Peran sektor swasta didalam membangun gedung dan menata infrastruktur komersial tidak diragukan lagi. Sementara untuk membangun gedung dan infrastruktur non komersial yang merupakan bagian dari publik merupakan tugas pemerintah. Bidang infrastruktur memiliki pera-nan yang sangat penting dalam mendukung ak-tivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komuni-kasi diantara kelompok masyarakat, serta me-ngikat dan menghubungkan antar wilayah. Pe-ngembangan      infrastruktur sumber daya air ditu-jukan untuk mendukung ketahanan pangan na-sional dan penyediaan air untuk berbagai ke-perluan masyarakat, seperti air minum, pem-bangkit tenaga listrik dan pengendalian banjir yang pada akhirnya diharapkan dapat mening-katkan kesejahteraan masyarakat (PERPRES RI No. 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jang-ka Menengah 2010 — 2014, Memperkuat Pemba-ngunan Antar Bidang, Buku II hlm.1.).

Demikian pula, infrastruktur lainnya, se-perti jalan, jembatan, infrastruktur dasar permu-kiman yang merupakan modal esensial masyara-kat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi-nya. Selain itu, diperlukan pula pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus infor-masi baik untuk mendukung kegiatan pemerin-tahan, perekonomian, maupun sosial. Infrastruk-tur memiliki peran penting dalam mendukung daya saing ekonomi global terutama dalam pe-nyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya.

Jaringan transportasi serta jaringan ko-munikasi dan informatika merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial ju-ga merupakan bagian dari ruang publik yang da-pat digunakan untuk melakukan sosialisasi an-tar kelompok masyarakat guna mengartikulasi-kan diri dan membangun ikatan sosial-budaya. Dalam konteks yang lebih luas, jaringan trans-portasi serta jaringan komunikasi dan informati-ka juga berfungsi sebagai pengikat dan pemersa-tu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu entitas politik yang berdaulat, dan juga untuk menghadapi serangan terha-dap ketahanan dan kedaulatan bangsa melalui media dunia maya yang saat ini semakin mening-kat.

Fungsi infrastruktur sebagai roda pengge-rak pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada pe-ran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tem-pat ke tempat lain, serta peran jaringan komuni-kasi dan informatika yang memungkinkan pertu-karan informasi secara cepat (real time) menem-bus batas ruang dan waktu. Peranannya sangat penting, baik       dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Telekomunikasi, listrik, dan airpun merupakan elemen sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti per-dagangan, industri, dan pertanian.

Saat ini akses masyarakat kepada air mi-num baru 50%, pada tahun 2010 sudah harus 70%. Sanitasi baru mencapai 54%, ditahun 2014 harus sudah mencapai 100%. Sedangkan panjang jalan baru 86.300 kilometer. Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur,tidak dengan hanya mengandalkan dana dari APBN tetapi juga perlu melibatkan swasta dalam me-kanisme kerjasama pemerintah swasta/PPP (Ha-rian Seputar Indonesia, 2010). Tahun 2010 pe-merintah mengalokasikan anggaran untuk infra-struktur mencapai Rp.511 trilliun dan strategi melalui mekanisme kerjasama pemerintah swas-ta/PPP mencapai Rp.1.429 triliun (Harian Sepu-tar Indonesia, 2010).

Hasil survei dari World Economic Forum yang berjudul Global Competitiveness Report 2008-2009 menunjukkan, kondisi infrastruktur di In-donesia menempati peringkat ke – 96 dari 134 ne-gara (World Economic Forum, 2009, Global Compe-titiveness Report 2008-2009). Kendati agak mem-baik, Indonesia masih merupakan negara yang paling lemah dibandingkan negara- negara lain di Asia Tenggara dalam hal ketersediaan infra-struktur (lihat, table.1).

 

Tabel.1. Peringkat Kualitas Infrastruktur

Negara

Peringkat Kualitas Infrastruktur

Keseluruhan

Jalan

Rel Kereta

Pelabuhan

Bandar Udara

Indonesia

96

106

58

104

75

Malaysia

19

17

17

16

20

Thailand

35

32

48

48

28

Filipina

94

94

85

100

89

Sumber : World Economic Forum 2008 – 2009.

 

Penyediaan  infrastruktur  yang efektif, efi-sien, dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian jika dilaksanakan melalui kompe-tisi secara terbuka, adil, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah akan mengurangi perannya se-bagai penyedia keseluruhan layanan infrastruk-tur menjadi fasilitator atau enabler sarana dan prasarana yang sudah dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat (termasuk badan usaha swasta). Perubahan peran tersebut diwujudkan melalui perubahan peraturan perundang-unda-ngan, baik sektor maupun lintas sektor dengan membuka peluang penyediaan infrastruktur me-lalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau yang dikenal dengan sebutan Private Public Partnerships (PPP) (Dedy S Priatna, 2009).

Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan infrastruktur/sarana dan prasara-na tahun 2010 – 2014, diperkirakan total investasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.429,3 Tri-lyun, yang didalamnya kemampuan pemerintah pusat dalam penyediaan pendanaannya hanya sekitar 35,75 persen dari total Kebutuhan (PER-PRES RI No. 5 Tahun 2010 ibid hlm. 72). Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, dilakukan pe-ngembangan KPS, privatisasi, tanggungjawab so-sial perusahaan / Corporate Social Responsibility, serta partisipasi pemerintah daerah dan masya-rakat. Hal ini harus sejalan dengan visi, misi, dan program aksi presiden terpilih untuk mem-percepat pembangunan infrastruktur yang dilak-sanakan melalui dual track strategy, yaitu memba-ngun sarana dan prasarana yang dapat memper-lancar arus lalu-lintas barang dan informasi, serta mendorong program industrialisasi berupa pe-ngembangan pusat kegiatan (kawasan) yang da-pat menarik industri lanjutan untuk berinvestasi di Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, arah kebija-kan dalam penyediaan infrastruktur melalui ske-ma KPS adalah :

a) Melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang – undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pe-laksanaan KPS,

b)  Mempersiapkan proyek KPS secara matang se-hingga dapat menekan biaya transaksi yang ti-dak perlu, dan

c) Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendu-kung investasi dalam pembangunan dan pe-ngoperasian proyek KPS, termasuk menyedia-kan dana pendukung didalam APBN.

Sedangkan strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

(a) Membentuk jejaring dan meningkatkan kapa-sitas untuk mendorong perencanaan dan per-siapan proyek KPS, melakukan promosi KPS, peningkatan kapasitas dalam pengembangan, dan memantau pelaksanaan KPS;

(b) Membentuk fasilitas-fasilitas yang mendorong pelaksanaan proyek KPS, seperti : fasilitasi da-lam penyediaan tanah dan pendanaan seperti Infrastructure funds dan guarantee funds;

(c) Mendorong terbentuknya regulator ekonomi sektoral yang adil dalam mewakili kepenti-ngan pemerintah, badan usaha, dan konsu-men;

(d) Memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksa-naan proyek KPS secara efisien dan mengikat

(e) Mempersiapkan proyek KPS yang akan dita-warkan secara matang melalui proses perenca-naan yang transparan dan akuntabel;

(f) Memberi jaminan adanya sistem seleksi dan kompetisi yang adil, transparan, dan akunta-bel;

(g)        Meningkatkan pelayanan sarana dan prasa-rana daerah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang didukung oleh ke-rangka insentif yang lebih baik.

 

Tabel.2. Jenis Kerjasama Pemerintah Swasta

Types of PPPs

Acronym

Mode of

Entry

Operation and Maintenance

Investment

Ultimate Ownership

Market

Risk

Duration (Years)

Build, Own and Transfer

BOT

Greenfield

Private

Private

Semi - Private

Private

20-30

Build, Own, Operate and Transfer

BOOT

Greenfield

Private

Private

Semi - Private

Private

30+

Build, Own and Operate

BOOT

Greenfield

Private

Private

Private

Private

30+

Build, Lease and Own

BLO

Greenfield

Private

Private

Private

Private

30+

Partial Privatization

 

Divestiture

Private

Private

Private

Private

30+

Full Privatization

 

Divestiture

Private

Private

Private

Private

Indifinite

Rehabilitate, Operate and Transfer

ROT

Concession

Private

Private

Public

Semi Private

20-30

Rehabilitate, Lease/Rent and Transfer

RLRT

Concession

Private

Private

Public

More Private

20-30

Build,Rehabilitate, Operate and Transfer

BROT

Concession

Private

Private

Public

Private

20-30

Management Contract

 

Contract

Private

Public

Public

Public

3 to 5

Leasing

 

Contract

Private

Public

Public

Semi Private

8 to 15

Sumber : Thomsen (2005), OECD Secretariat World Bank PPI database and authors’ assessment.

 

Marcus Jeffries (2006 : 452), menyatakan fungsi KPS dalam penyediaan infrastruktur seba-gai berikut :

“PPPs are a means of public sektor procure-ment using private sektor finance and best practice. PPPs can involve design, construction, financing, operation and  maintenance of public infrastructure and facilities, or the operation of services, to meet public needs.”

Dalam pelaksanaan KPS sering timbul masalah, yang menyangkut tingginya biaya ten-der (high cost in tendering), negosiasi yang sulit (complex negotiation), perbedaan dan konflik pen-dapat yang timbul diantara pemangku kepentingan (Akintoye, A., Beck, M., Cliff, H., Chinyio,E. and Asenova, D., 2001). Walaupun begitu banyak KPS yang sukses. Beberapa studi mengklasifika-sikan daftar faktor — faktor     penentu kesuksesan (critical success factors/CSF) dalam KPS. Parmen-ter (2010), menyatakan bahwa pembuatan ke-rangka kerja yang terintegrasi oleh pihak manaje-men merupakan hal yang sangat penting. Lapo-ran tersebut harus meliputi faktor — faktor pe-nentu kesuksesan (CSF).

Critical success factors (CSF) merupakan social support (Frilet, M.,1997), Commitment (Sto-nehouse,J.H.,Hudson,A.R., and O;Keefee,M.J., 1996, Kanter, R.M, 1999); dan mutual benefit (Grant, T., 1996). Sedangkan Kopp (1997), Gentry dan Fernandez (1997). Arthur Andersen dan En-terprise LSE  (2000), menekankan bahwa pen-tingnya transparansi, dan kompetitif dalam pro-ses pengadaan          barang/jasa (procurement) (Kopp, J.C, 1997 Arthur Andersen and Enterprise, LSE, 2000, http ://www.treasury-projects-taskforce. gov.uk/series_I/Andersen/tech_contents.html). Berdasarkan latar belakang uraian tersebut di atas, merupakan latar belakang bagi penulis un-tuk mengadakan penelitian CSF, dengan peneli-tian ini akan dapatkan gambaran dan analisis mengenai faktor — faktor penentu kesuksesan (CSF) pada Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang infrastruktur di Indonesia.

 

Download Fulltext Pdf

FAKTOR – FAKTOR PENENTU KESUKSESAN (CRITICAL SUCCESS FACTORS) PADA  KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA BIDANG INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Daftar Pustaka

Abidin, Said Zaenal., “Kebijakan Publik”, Suara Bebas, Jakarta, 2006.

Akintoye, A., Beck, M., Cliff, H., Chinyio, E. And Asenova, D., “The Financial Structure of Pri-vate Finance Initiative Projects”, Vol. 1, pp. 361-369, Proceedings : 17th ARCOM Annual Conference, Salford, 2001.

                , et al, “Perception of Positive and Negatif Factors Influencing The Attractiveness of PPP/PFI Procurement For Construction Pro-jects in The UK”, Vol.12, No.2.hlm.133, Engineering, Construction and Architectural Management, 2005.

Allan, J., Public Private Partnerships : A Review of Literature and Practice”- Public Policy Paper No.4, Saskatchewan Institute of   Public Policy, Saskatchewan, 1999.

Arthur Andersen and Enterprise LSE., “Value For Money Drivers In the Private Finan-cial Initiative, The Treasury Task Force”, http:// www.treasury-projects-taskforce.gov.uk/ series_I/Andersen/tech_contents.html, 2000.

Aziz, A.M.A, “Successfull delivery of Public-Private Partnerships for infrastructure development”, Vol,133(12), 918—931, Journal of Construction Engineering and Management, 2007.

Bennett, E., “Public-private cooperation in the deli-very of urban infrastructure services (water and waste)”, PPPUE Background Paper, UNDP/Yale Collaborative Programme, avai-lable at; www.undp.org/pppue/ , 1998.

Boynton, A.C. and Zmud, W, “An Assessment of Critical Success Factors”, Vol. 25 No. 4, pp. 17-27, MIT Sloan Management Review, 1984

Brotherton, B. and Shaw, J., “Towards an identifi-cation and classification of critical success fac-tors in UK hotels plc”, Vol. 15 No. 2, pp. 113-35, International Journal of Hospitality Management, 1996.

Carrick, M., “Commercial Debt Raising for PFI Pro-jects, Ernst & Young UK, Corporate Finan-ce”, London, available at :  www.budget. news.co.uk/Template1.nsf/Homepages , 2000.

Cheung, Esther., Albert P.C. Chan, and Stephen Kajewski, Suitability of procuring large public works by PPP in Hong Kong”, Vol. 17 No. 3, hlm. 292-308, Engineering, Con-struction and Architectural Management, 2010.

Chua, D.K.H., Kog, Y.C. and Loh, P.K., “Critical success factors for different project objectives”, Vol. 125 No. 3, pp. 142 – 50, Journal of Con-struction Engineering and Management, 1999.

David, Fred R, Strategic Management : Concepts & Cases”, 13th Ed,Prentice Hall, 2011.

Dedy S Priatna, Strategy For Developing Infra-structure PPP in Indonesia”, 42nd Annual Meeting Board of Governors — Asian Develop-ment Bank Bali, 5 May 2009, 2009.

Dictionary.com., “Public sector”, The American Heri-tage ® New Dictionary of Cultural Literacy, http://dictionary.reference.com/browse/Public sector., 2005.

European Commission Directorate, “Guidelines for Successfull Public-Private Partnerships”, February, Version 1, Directorate-General Re-gional Policy, European Commission, Brussels, 2003.

Ezulike, E.I., Perry, J.G. and Hawash, K., The Barriers to Entry into the PFI market”, Vol. 4 No. 3, pp. 179-193, Engineering, Construc-tion and Architectural Management, 1997.

Frilet, M., Some Universal Issues in BOT Projects For Public Infrastructure”, Vol.14 (4), hlm. 499 —  512, The International Construction Law Review, 1997.

Grant, T., Keys to Successful Public Private Part-nerships”, Vol.23 (3),hlm.27 —  28, Canadian Business Review 1996.

Grunert, K.G. and Ellegaard, C., “The concept of key success factors : theory and method”, in Baker, M.J. (Ed.), Vol. 3, Wiley, Chichester, pp. 245-74, Perspectives on Marketing Mana-gement, 1992.

Gunningan, “Increasing the Efficiency and Effective-ness of PPP in the Irish Construction Indus-try”, Dissertation, University of Salford, Salford, UK., 2007.

Gunawan Adji, “The Smart Handbook of Public Pri-vate Partnerships, Konsep dan Praktik Me-ningkatkan Investasi di Sektor Infrastruk-tur”, hlm.36, Rene Publisher, Jakarta, 2010.

Guynes, C. S. and Vanecek, M. T., “Critical suc-cess factors in data management,“ Informa-tion and Management 30(4), July 1996, pp. 201- 209.

Hammami, Mona, Ruhashyankiko, Jean-Francois, and Yehoue, Etienne B., “Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructu-re”, IMF Working Paper, WP106199, 2006.

Hambros, S.G., “Public-Private Partnerships for Highways : Experience, Structure, Financing, Applicability and Comparative Assessment”, Council of Deputy Ministers Responsible for Transportation and Highway Safety, Ottawa, 1999.

Hardcastle, C.,Edwards, P.J.,Akintoye, AQ. And Li, B., “Critical Success Factors For PPP/PFI Projects in The UK Construction Industry : A Factor Analysis Approach”, Working Paper, hlm. 4, 2002.

Harian            Seputar Indonesia, “Pemerintah Terus Pa-cu Infrastruktur”, 27 Sept, hlm. 13., 2010.

                                              , “Pemerintah Janji Benahi Infrastruktur”,    21Sept,hlm.14., 2010.

Hubeis, Musa dan Mukhamad Najib., “Manaje-men Strategik Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi”, Elex Media Computin-do, Jakarta, 2008.

Husein Umar, “Riset Strategi Perusahaan”, Gra-media Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

                       , “Metode Riset Ilmu Administrasi”, Gramedia, Jakarta, 2004.

                      , “Desain Penelitian MSDM dan Pe-rilaku Karyawan Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah”, Raja-wali Pers, Jakarta, 2008.

Jane Broadbent dan Richard Laughin, Private Public Partnerships : An Introduction”, Vol. 16, hlm. 332, Accounting, Auditing, and Ac-countability Journal, 2003.

Jauch, Lawrence R,  dan William F Glueck., “Manajemen Strategis dan Kebijakan Pe-rusahaan”, (terjemahan), Erlangga, Jakar-ta, 1998.

Jeffries, M,. Gameson, R and Rowlinson, S., “Cri-tical Success factors of The BOOT Procure-ment System : Reflection From The Stadium Australia Case Study”, Vol. 9(4), hlm. 3252— 361, Engineering, Construction and Archi-techtural Management, 2002.

Jeffries, Marcus., Critical Success factors of Public Private Partnerships A case study of The Syd-ney Superdome”, Vol.13, No.5, hlm.452, En-gineering, Construction and Architectural Ma-nagement, 2006.

John Adams Napier, Alistair Young Paisley,and Wu Zhihong, Public private partnerships in China System, constraints and future pros-pects”, Vol. 19 No. 4, pp. 384-396, Internatio-nal Journal of Public Sector Management,  2006

Jones, I., Zamani, H. and Reehal, R., “Financing Models for New Transport Infrastructure”, OPEC, Luxembourg, 1996.

Kanter, R.M,From Spare Change to Real Change”, Harvard Business Review,Vol.77 (2),hlm.122 —  132, 1999.

Ke, Yongjian., Xinbo Zhao, Yingying Wang and ShouQing Wang, “SWOT analysis of Do-mestic Private Enterprises in Developing In-frastructure Projects in China”, Vol. 14, No. 2, hlm. 152 — 170, Journal of Financial Mana-gement of Property and Construction, 2009.

Kintanar, N.E.B., Baclagon, M.L.S., Azanza, R.T., and Alzate, R.P., Locking Private sector Participation Into Infrastructure Development in The Phillippines”, No. 72, pp. 37 — 55, Transport and communication Bulletin For asia and The Pasific, 2003.

Kopp, J.C, Private Capital For public Works : De-signing The Next generation franchise For Public private Partnerships in Transportation Infrastructure”, Thesis, Department of Civil Engineering, Northwestern University, USA., 1997.

Li, B., Akintoye, A., Edwards, P.J. and Hardcas-tle, C, Critical success factors for PPP/ PFI projects in the UK construction industry”, Vol. 23, pp. 459-467, Construction Manage-ment and Economics, 2005.

Maskin, E. and Tirole, J., Public-private partner-ships and government spending limits”, Vol. 26, pp. 412-20, International Journal of Indus-trial Organization, 2008.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta, 1995.

Mohr, J and R. Spekman, Characteristics of Part-nership Success : Partnership attributes, Communication Behaviour and Conflict Re-solution Technique”, Vol.15. hlm.135 —  152, Strategic Management journal, 1994.

Munro, M.C. and Wheeler, B.R, An opinion . . . comment on critical success factors work”, pp. 67 – 68, MIS Quarterly, 1980.

National Audit Office, “Examining the Value for Money of Deals under the Private Finance Initiative”, National Audit Office, London, 1999.

Pallister, J. & Law, J., “A Dictionary of Business and Management”, Oxford University Press, Oxford, 2006.

PERPRES RI No. 5 Tahun 2010 Rencana Pemba-ngunan Jangka Menengah 2010 — 2014, Memperkuat Pembangunan Antar Bidang, Buku II.

Pierce, J. and Little, I., “Tax payers need value from partnerships”, 8 April, Australian Financial Review, 2002.

Qiao, L.,Wang, S.Q., Tiong, R.LK,. and Chan, T.S., “Framework  For  critical Success Factor  of BOT Projects in China”, Vol.7 (1), hlm. 53 —  61, The Journal of Project Finance, 2001.

Riyanto, “Penerapan Analisis Multivariat Da-lam Penelitian Kesehatan”, hlm.102, Nitra Media, Bandung , 2009.

Rockart, J.F., The changing role of the information systems executive : a critical success factors perspective”, Fall, pp. 3-13, Sloan Manage-ment Review, 1982.

Sanvido. V., Grobler, F., Parfitt, K., Guvenis, m, and Goyle, M., “Critical success Factors For construction Projects”, ASCE Journal of Con-struction Engineering and Management, Vol. 118, hlm. 94 —  111, 1992.

Shamas-ur-Rehman Toor and Stephen O. Ogunla-na, “Construction professionals perception of critical success factors for large-scale con-struction projects, Vol. 9 No. 2,hlm. 149-167, Construction Innovation, 2009.

Shank, M. E., Boynton, A. C., and Zmud, R.W., “Critical success factor analysis as a methodo-logy for MIS planning“, pp. 121  - 129, MIS Quarterly 9(2), June 1985.

Singgih Santoso, “Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS”, hlm. 58, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.

Sohail, M., “PPP and the Poor in Water and Sanitation — Interim Finds, Engineering, and Development Centre”, Loughborough University, Loughborough, 2000.

Stonehouse, J.H., Hudson, A.R. and O; Keefee, M.J., “Private Public Partnerships : The To-ronto Hospital Experience”, Vol. 23 (2), hlm. 17 —  20, Canadian Busi-ness Review, 1996.

Sugiyono, “Metode Penelitian Administrasi, Alfa-beta, Bandung, 2008.

Tiong, R.L.K., “CSFs in competitive tendering and negotiation model for BOT projects”, Vol. 122 No. 3, pp. 205-11, Journal of Construction Engineering and Management, AS-CE, 1996.

Tiong, R. and Anderson, J.A., “Public-private partnership risk assessment and management process : the Asian dimension”, in Akintoye, A., Beck, M. and Hardcastle, C. (Eds), pp. 225-43, Public Private Partnerships : Managing Risk and Opportunities, Blackwell, Oxford,  2003.

Treasury, H.M, “Public Private Partnerships—The Government’s Approach”, The Stationery Of-fice, London, available at : www.hm-treasury. gov.uk/ docs/2000/ppp.html , 2000.

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,

UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,

UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi,

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos

UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistri-kan.

Webb, R. and Pulle, B., Public-private partnerships : An Introduction”, Research Paper No. 1 2002-03, Information and Research  Services, Department of the Parliamentary Library, Australia, 2002.

World Economic Forum, “Global Competitiveness Report 2008-2009”, 2009.

Yeo, K.T., Forging New Project Value Chain —   Paradigm Shift”, hlm.203 —  211, Journal of Management in Engineering, 1991.


-- Download FAKTOR - FAKTOR PENENTU KESUKSESAN (CRITICAL SUCCESS FACTORS) PADA KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA BIDANG INFRASTRUKTUR DI INDONESIA as PDF --


Share
  • Comments
  • Trackbacks
Leave a Reply

2017 © Universitas Esa Unggul