URBAN DEVELOPMENT TROUGH PRIORITY AND STRATEGIC PROJECT DEVELOPMENT CONTROL BASE ON CONSTRUCTION DRIVEN ECONOMIC DEVELOPMENT

Lita Sari Barus, Ismeth S. Abidin
Engineering Faculty, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Engineering Faculty, Universitas Indonesia, Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Ajkarta 11510
lita_barus@y ahoo.com

Abstract
National economic in Indonesia had been increasingly from year 2002 till today when the crisis had fallen down the Asia countries’s economic performance including Indonesia in year 1997-2000. Indonesia got a multy complex crisis such as social aspec, politic, and culture. The right concept is needed to increase the prosperity in the future. Construction driven economic development concept in strategic project that has highly priority can be used as main concept in urban development in Indonesia Region, such as regency, city, province, and national. This paper will give a new pattern when doing a planning process and integrated urban development with input-output, internal -external condition including push-pull factors towards and forwards lingkages. This paper explains stakeholders position, their function, management knowledgebase, skills and tools that use the state of art risk management and dynamic simulation technology knowhow to get the comprehensive result. Some lecture and experts already had teached, researched, and implemented the concept that oriented to the sustainable development. Finally, they build a Center for Construction Industry Development at Engineering Faculty, University of Indonesia as a part of Engineering Center at Engineering Faculty, University of Indonesia in year 2003 for implementation of the concept in many regions in the future. This paper is a result from a research of Center for Construction Industry Development at Engineering Faculty, University of Indonesia and will keep continue to get the better one that will be usefull to identify all stakeholders such as planner, researcher, project owner, marketing, policy maker from the government, private, capital owner and other beneficiaries, who will get the positif and negatif impact in urban development. Analisys and spesific regional potential research can be use as a fondation for planning and development in the future. First, planning and development will start to identify the parts of supply-demand side then determine correction action including the needed capital such as technology, inovation, human development, any production, and the needed infrastructure to achieve the optimal level in balancing all of aspects in sustainable condition in the future for the region and the community. Second, It was needed that the ability to monitor and control with a highly technology performance including dummy and intelligent database systems to mesure the implemented programs with their performances with scorecard system and benchmarking to others city, region in local, region, national, and global.
Keywords: Urban Development, Strategic Project, Economic Development

Pendahuluan        
Kondisi pemulihan ekonomi nasio nal sejak tahun 2002 telah mulai meningkatsejak krisis yang melanda beberapa Negaradi Asia, termasuk Indonesia pada tahun1997-2000.   Indonesia mengalami krisismulti-kompleks yang mencakup berbagai aspek sosial, politik dan budaya.Perencanaan pembangunan wilayah dan kota di Indonesia kini dimulai kembali dari GDP per capita rata-rata sebesar $600, ter-tinggal dengan Negara seperti Cina ($1100), Malaysia ($5000) dan Singapura ($22000). Indonesia terbukti belum dapat mensejajarkan kondisinya dengan negara tetangga yang pada dasarnya tidak sekaya Indonesia yang mempunyai sumberdaya alam, manusia, budaya dan lokasi strategis yang berada diantara berbagai benua dan diantara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik.
Dalam rangka peningkatan kesejah-teraan dan kemakmuran masyarakat pada masa mendatang diperlukan pola peren­canaan pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan dan terkendali. Konsep cons­truction driven economic development pro-yek strategis yang berprioritas tinggi dapat dijadikan salah satu pola yang akan dita-warkan pada wilayah Indonesia, seperti di kabupaten, kota, provinsi, nasional maupun kombinasinya sesuai kebutuhan pembangu­nan lokasi berstatus global pada masa men­datang. Paper diharapkan dapat memberi gambaran pola baru untuk menyelengga-rakan proses perencanaan dan pembangu­nan yang lengkap terintegrasi dengan segala input-output, internal-eksternal berikut push-pull factors kedepan maupun kebe-lakang. Tulisan ini akan mencoba menje-laskan posisi para stakeholders, perannya, termasuk management knowledgebase, skills and tools yang diperlukan dalam perencanaan serta pengelolaan pembangu­nan yang menggunakan state of art risk management and dynamic simulation tech­nology knowhow agar seluruh hasilnya dapat dikaji untuk mendapatkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi se-hingga akan dapat lebih pasti sampai pada sasaran pemanfaatan yang diinginkan oleh masyarakat secara optimal bertahap sesuai kemampuan masing daerah pada masa mendatang.

Center   for   Construction   Industry Development
Para dosen ahli dan pecinta peren­canaan pembangunan selama 10 tahun di Jurusan masing-masing di kalangan Fa-kultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI) telah melakukan pengajaran, pene-litian dan penerapan konsep yang ber-orientasi sustainable development terse-but. Pada akhirnya kelompok tersebut mendirikan suatu Center for Construction Industry Development FTUI sebagai ba-gian dari Engineering Center FTUI pada tahun 2003 untuk penerapan konsep-kon-sep yang telah baku di daerah secara luas pada masa mendatang.
Paper ini merupakan salah satu hasil penelitian dari Center for Cons­truction Industry Development FTUI tersebut yang terus lanjut diharapkan akan berguna mengidentifikasi semua stake­holders terkait termasuk, perencana, pene-liti, pemilik proyek, pemasar, perumus kebijakan dari pemerintah maupun swasta, dan pemilik capital maupun para bene­ficiaries yang dapat menikmati maupun yang terkena dampak negatif secara lang-sung serta tidak langsung. Publikasi ka-jian ini dalam jurnal dapat juga digunakan untuk mensosialisasi ide ini kepada ke­lompok masyarakat yang terkait dalam pembangunan sesuai substansi paper ini secara luas pada masa mendatang.

Metode Penelitian
Global City or Area kini dapat dinyatakan sebagai suatu State of City or Area dimana masyarakat dan lingkungan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung telah mencapai suatu tingkat ke-seimbangan tinggi sehingga dapat mencip-ta kondisi pertumbuhan pembangunan (P) yang sustainable adil, makmur dan se-jahtera di suatu kota atau wilayah. Berarti keseimbangan tinggi yang diinginkan bagi Kota atau Daerah    akan bermakna bagi masyarakat dan kota-nya sendiri yang me-rupakan para beneficiary yaitu penerima utama manfaat dampak positif ataupun yang negatif.
Bagi masyarakat Kota atau Daerah dan di wilayah sekitarnya, mencapai sesuai kebutuhan adalah mengenai hal antara lain: pendapatan tiap individu maupun keluarga atau PDRB per capita, quality of life, kua-litas lingkungan, dan akses pada berbagai kebutuhan hidup termasuk infrastruktur yang berbentuk fisik maupun institusional. Bagi Kota atau Daerah dan wilayah sekitarnya sesuai derajat kemampuannya mencapai sesuai kebutuhan adalah menge­nai hal antara lain: net trade balance berikut PDRB yang menguntungkan para stake­holders, akses pada berikut pemanfaatan sumber daya alam termasuk lokasi dan manusia yang diperlukan secara efisien, danikut dalam pengambilan keputusan yang bersifat global guna menentukan secara equitable, desirable global sustainable development pada masa mendatang.
Proses perencanaan pengemba-ngan pembangunan suatu Kota atau Daerah dapat dilihat pada Gambar 1 yang dimulai dari perumusan Konsep Dasar hingga keluaran Rencana dan Kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pe-ngemangan dan pembangunan diingin-kan. Semua ini akan bermanfaat untuk menjadi sasaran bagi identifikasi proyek strategis yang diperlukan untuk start up suatu construction drive economic deve-loment terjadi ditengah maupun diawal masa atau tahapan pembangunan di suatu Kota atau Wilayah.Pertumbuhan pembangunan (P), Kota atau Daerah secara skematis merupakan suatu model yang terbentuk dari hubungan keter-gatungan dinamis antara fungsi utama dan bagiannya seperti pada Gambar 2.a-2.d.
Model skematis pada Gambar 2.a menggambarkan pertumbuhan pembangu­nan (P), Kota atau Daerah yang dapat di-wakili oleh misalnya pertumbuhan: eko-nomi sosial, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kota atau bagiannya. Per­tumbuhan secara langsung atau tidak lang-sung dipengaruhi oleh kualitas kondisi fak-tor fungsi sosio-ekonomi-politik (f1), faktor fungsi infrastruktur fisik (f2), dan faktor fungsi infrastruktur institusional (f3) di-mana masing faktor-fungsi juga saling ber-gantung satu dengan lainnya dalam proses pertumbuhan pembangunan kota.
Pengembangan faktor sosio-eko­nomi-politik seperti terlihat pada Gambar 2.b akan ditentukan oleh kualitas kondisi manusia, teknologi yang diterapkan, pe-manfaatan sumberdaya alam termasuk la-han serta lokasi, dan akses pada asset mau-pun kapital sesuai kebutuhan untuk: investasi, operasi, pemeliharaan dan pengem-balian modal yang berasal dari sumber pinjaman eksternal maupun internal sen-diri. Berarti pula dalam pembangunan fak­tor sosio-ekonomi-politik urutan prioritas idealnya dimulai dengan pengembangan manusia berorientasi menjadi good citizen dan seterusnya.
Perhatian perlu diarahkan pula pada pengembangan faktor infrastruktur fisik seperti pada Gambar 2.c dengan lan-duse sebagai aspek penentu sentral yang dilengkapi oleh bagian sistem transportasi dan penentu lainnya juga perlu dikem-bangkan secara keseluruhan.
Demikian juga perhatian perlu diarahkan pula pada faktor infrastruktur institusional seperti pada Gambar 2.d de­ngan social- budaya-politik sebagai aspek penentu sentral yang dilengkapi oleh ba­gian hukum dan penentu lainnya. Kondisi interaksi yang baik antara satu faktor-fungsi dengan lainnya secara dinamis akan mencipta kondisi pertumbuhan yang di-inginkan pada masa mendatang.

GAMBAR 2.c
MODEL INFRASTRUKTUR FISIKK F2=f(LU,Air,Drain-Banjir,Listerik,Limbah,… dll)

Penetapan tujuan dan sasaran pertumbuhan pembangunan (P) sesuai Visi dan Misi, perlu dilakukan oleh pihak yang berfungsi dan diberi wewenang sehingga dapat me-lakukannya dengan pendekatan bottoms-up bersama yang bersifat top-down. Pemikiran dan keinginan bottoms-up dapat dirumuskan oleh kelompok masyarakat yang terbentuk secara alamiah atau melalui keputusan ber­sama sehingga dapat dikomunikasikan untuk ditangkap, dipahami sebagai kemauan dari masyarakat yang sah, madani sesuai tata-nilai berlaku oleh pengambil keputusan beri-kut penetap kebijakan sesuai legitimatisi fungsi, tugas dan wewenang yang diperoleh dari masyarakat madani tersebut. Hak bagi setiap good citizen of the city atau penduduk terdidik kota yang sah di Kota atau Daerah perlu ditanam semasa pendidikan yang di-tempuh sampai saat dapat dinyatakan mada­ni oleh masyarakat. Pendidikan yang ditem-puh perlu juga dilengkapi dengan logical thinking, disain dan kriativitas yang disam-paikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan ilmu-ilmu dasar maupun terapan yang eksakta: seperti alam, matematik, fi-sika-kimia, biologi, geografi, ekonomi mau­pun; yang non-eksakta: seperti bahasa, so-sial, agama, politik-pemerintahan, olahraga, komunikasi dan lainnya.
Pendapatan atau hak imbalan-in-sentif atas kontribusi pada upaya kerja da­lam pembangunan bagi tiap anggota ma­syarakat juga perlu mendapat perhatian se­hingga proporsional dan seirama dengan pola ekonomi pembangunan optimal yang berlaku tercipta. Berarti perlu dipikirkan juga pola ekonomi pembangunan yang se­suai dengan kualitas manusia yang dise-diakan   oleh   pembangunan   sendiri   ataudalam arti kata lain perlu adanya korelasi antara pembangunan sistem perekonomian dan masyarakat dalam suatu wilayah operasi seperti Kota atau Daerah. Korelasi tinggi antara kedua sisi dari persamaan ter­sebut akan lebih menjamin tercapainya tingkat nilai kehidupan yang diinginkan dan ditetapkan oleh masyarakat madani di Kota atau Daerah pada masa mendatang.
Namun sebagai syarat, pendidikan sebelumnya dalam hal ini berfungsi juga untuk mencipta manusia yang mampu untuk menentukan sasaran internal ataupun eksternal yang berorientasi universal va­lues dengan nilai berbobot tinggi dimana-pun bagi masyarakatnya. Berarti pula ma­nusia tersebut dilengkapi juga dengan ke-mampuan untuk menilai sampai berapa ter­capainya atau tidak suatu proses yang di­inginkan tersebut. Sebaliknya manusia Ko­ta atau Daerah dilengkapi pula oleh ke-mampuan untuk menentang melalui tin-dakan yang ditetapkan legal-legitimate oleh masyarakat bila ada suatu upaya pihak tertentu yang menjurus pada sasaran yang negatif bagi masyarakat atau lingkungan secara umum maupun khusus. Perumusan pola ekonomi pembangunan yang optimal bagi Kota atau Daerah juga disusun serta ditetapkan oleh manusia yang sesuai de­ngan kemampuannya sehingga korelasi yang diharapkan terbentuk antara sistem sosial, ekonomi, maupun politik (partial atau dalam kombinasi) dengan manusianya dapat terselenggara sesuai sistem nilai yang berbobot tinggi secara universal. Ma­nusia yang berorientasi good citizen ter­sebut diharapkan dapat mencipta masya­rakat yang menerapkan good governance driven regional economic development yang diinginkan pada masa mendatang di-mana good governance dimaksud berlaku pada penyelenggaraan good corporate maupun good beurocratic governance Kota atau Daerah . Teknologi tepat guna diperlukan pula yang mencakup metoda, manajemen, perangkat lunak-keras untuk berinovasi dan mencipta nilai tambah tinggi oleh masyarakat suatu kota dalam melakukan berbagai kegiatan yang potensial disuatu kota. Kegiatan penyediaan teknologi dalam hal ini men­cakup antara lain infrastruktur untuk pe-nyelenggaraan pendidikan, produksi, re-kreasi, istirahat, transportasi, religius, in-teraksi-komunikasi, pengaturan limbah dan lainnya juga perlu dikembangkan sehingga Kota atau Daerah pada akhirnya dalam kurun waktu tertentu misalnya 2025 dapat dipastikan dapat dinyatakan sejajar kon-disinya dengan kota unggulan lainnya. Se­jajar berarti pula bahwa Kota atau Daerah akan ikut dalam menentukan bagaimana pengolahan serta distribusi sumberdaya alam berikut jasa-jasa untuk penyeleng-garaan kehidupan masyarakatnya dapat mencapai tingkat kualitas hidup tinggi yang sustainable secara bersamaan dengan Global City or Area lainnya. Sebaliknya pola kehidupan dan arah pembangunan da­pat ditentukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak atau kelompok tertentu secara internal atau eksternal dari Kota atau Daerah di tahun 2025.
Kapitalisasi kebutuhan atas modal dan keuangan tiap bagian pengembangan Kota atau Daerah juga perlu diperhatikan dan diperhitungkan sehingga akses seorang individu atau kelompok di Kota atau Daerah maupun Kota atau Daerah sendiri untuk berbagai kepentingannya dalam pembangu­nan dapat terselenggara dengan mulus. Bila hal ini tidak dilaksanakan dengan baik dan proporsional maka akan terjadi banyak kegagalan dalam mencapai tingkat kualitas hidup yang diinginkan pada masa men-datang.

Perencanaan (R), secara terprogram terhadap semua aspek kehidupan manusia di Kota atau Daerah yang bertujuan mening-katkan pertumbuhan pembangunan (P), perlu memperhatikan pula kebutuhan fungsi utama (f1) yaitu, sosio-ekonomi-politik, terhadap bentuk dan distribusi sistem mau­pun sub-sistem infrastruktur fisik (f2), dan infrastruktur institusionalnya (f3). Infra­struktur fisik dalam hal ini mencakup pe-nentu sentral yaitu landuse atau penggu-naan lahan terencana atau tata ruang terma-suk perumahan swasta-publik (private-public housing), fasilitas umum, kawasan sektor-sektor termasuk untuk kegiatan ko-mersial maupun produksi yang dilengkapi oleh sistem-sistem: transportasi, drainase-banjir, air bersih-minum, limbah, listrik-enersi, dan telekomunikasi. Fasilitas umum termasuk untuk penyelenggaraan pendi­dikan, pasar-belanja, kesehatan, olahraga, administrasi perkotaan, jasa pemerintahan, taman, hijau lingkungan-hutan kota dan lainnya. Kawasan komersial termasuk un­tuk perdagangan, kantor, keuangan, pariwi-sata, usaha jasa kota lainnya. Kawasan pro­duksi mencakup segala kegiatan ekonomi industri sektoral produktif termasuk yang bersifat primer (sektor pertanian, pertam-bangan), sekunder (sektor industri pengo­lahan, industri air-bersih, listerik dan gas) maupun tersier jasa komersial dan lainnya. Infrastruktur institusional mencakup bagi fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, judikatif, LSM dan lainnya. Termasuk dalam infra­struktur institusional yang perlu diperha­tikan adalah yang mencakup untuk mela­kukan penyelenggaraan fungsi kegiatan masyarakat termasuk yang bersifat sosial, budaya, politik, agama, moral, adat, dan perangkat pelayanan kegiatan hukum yaitu law and enforcement sesuai UU-peraturan-regulasi, keamanan, pertahanan dan lain­nya.
Perencanaan (R) dalam rangka peningkatan pertumbuhan pembangunan (P) tersebut, perlu memperhatikan pula kebutuhan alokasi lahan sesuai rencana landuse berikut investasi kapital serta biaya operasi dalam bentuk goods and services yang diperlukan untuk mencapai tingkat produktifitas atau output per input yang diinginkan. Perencanaan ditujukan pula agar dapat mencipta wealth creation and distribution yang diinginkan pada ma-sa mendatang melalui berbagai kegiatan serta pergerakan di atas lahan alokasi yang terbatas (662 km2, 2002) berikut daya ko-munikasi di Kota atau Daerah berikut hu-bungan forward and backward linkages dengan wilayah sekitarnya secara regional, nasional dan global. Hasil akhir pe­rencanaan yang diinginkan bertujuan me-nimbulkan berbagai manfaat bermakna tinggi bagi masyarakat kota termasuk di wilayah sekitarnya dan Kota atau Daerah sendiri berikut wilayah sekitarnya.
Pada akhirnya pelaksanaan rencana-rencana perlu diselenggarakan sesuai kebi-jaksanaan-kebijakan (K), yang dapat me-ningkatkan pertumbuhan pembangunan ber­tujuan merangsang, memudahkan, mencipta, dan menjamin keadilan dalam wealth crea­tion and equitable distribution dalam waktu diinginkan secara terintegrasi. Manusia yang diperlukan untuk menyediakan maupun melakukan pengendalian terhadap penca-paian pembangunan yang terselenggara de­ngan kemampuan pengadaan policy systems and monitor control juga perlu diperhatikan sehingga Kota atau Daerah dapat dikem-bangkan dengan suatu Development Know-ledgebase mutakhir menuju the Global City or Area of the Future pada masa mendatang.

Pembahasan Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran Pembangunan Visi

Pengembangan kehidupan masyara-at yang adil, makmur dan sejahtera.

Misi
• Peningkatan kualitas pendidikan, standar kompetensi dan intelektualitas tiap anggota masyarakat
•     Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan
•     Peningkatan good citizen and good governance di masyarakat
•     Penerapan penggunaan dan pengembangan teknologi sesuai kebutuhan pembangunan   secara profitable,   growth,sustainable, productive and competitive
•     Pengembangan   lapangan     kerja danekonomi kota atau desa dan wilayahdisekitarnya sesuai sumberdaya alam,lokasi dan permintaan pasar secara berdaya saing tinggi

Sasaran Pembangunan Kota
•        Terwujudnya   kehidupan   masyarakatyang sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan;
•        Terselenggaranya pemanfaatan ruangwilayah yang berkelanjutan dan berwawasan   lingkungan   hidup   untukmencapai tingkat profitability, growth,sustainability,    competitiveness,    andproductivity, sesuai dengan kemam­puan daya dukung dan daya tampinglingkungan hidup, kemampuan masya­rakat, dan pemerintah, serta kebijakanpembangunan nasional dan daerah;
•        Terwujudnya     keterpaduan     dalampenggunaan sumber daya alam dansumber daya buatan atau built envi­ronment dengan memperhatikan sebesar-besarnya sumber daya manusia;
•        Terselenggaranya pengaturan peman­faatan ruang pada kawasan lindungdan kawasan budi daya.

Pola Pembangunan Global
Setiap daerah memiliki potensi pengembangan manusia, sumberdaya a-lam, teknologi, kapital dan lokasi secara Global. Analisa dan kajian potensi daerah tertentu secara spesifik yang dilakukan dapat dijadikan dasar untuk melakukan pe-rencanaan dan pembangunan yang ber-orientasi tersebut pada masa mendatang.
Pertama, perencanaan dan pemba-ngunannya dimulai dengan identifikasi po-tensi bagian-bagian supply-demand side berlaku sehingga dapat sekaligus menen-tukan tidakan koreksi termasuk kebutuhan atas capital terkandung didalamnya tekno-logi, inovasi dan kemanusian dari aspek ke-hidupan, produksi maupun infrastruktur yang diperlukan untuk dikembangkan se­hingga dapat mencapai tingkat keseim-bangan yang optimal namun berkelanjutan pada masa mendatang bagi daerah dan masyarakat tersebut.
Kedua, kemampuan untuk monitor dan pengendalian juga diadakan dengan bantuan filosofi ICT berikut berbagai un-surnya termasuk dummy and intelligent database systems untuk pengukuran kon-disi pelaksanaan program berikut kiner-janya dengan sistem scorecard terhadap standard perencanaan pembangunan yang diinginkan terhadap benchmark-nya Kota, Daerah atau Wilayah serupa secara lokal, regional, nasional dan Global. Identitas Global tersebut digunakan untuk menge-tahui posisi setiap saat kondisi Kota atau Daerah yang ingin dikembangkan seperti pada Tabel 1 (terlampir pada bagian akhir).
Konsep   Perencanaan   Pembangunan Wilayah Existing Condition
Kondisi berlaku di suatu daerah atau wilayah kabupaten, kota atau propinsi Indonesia, selalu menjadi dasar untuk me­lakukan perencanaan dan pembangunan ke-depan sesuai aturan serta kebijakan yang di-tetapkan. Perhatian perlu dilakukan pula ter­hadap kondisi penduduk, ekonomi-industri, jasa-jasa, sumber daya alam dan pem-bentukan asetnya semua sangat bergantung pada infrastruktur fisik termasuk built-en-vironment  maupun    non-fisik    atau    institusional, bersama lingkungan lainnya yang semuanya dikembangkan secara ber­kelanjutan.
Penduduk mencakup tingkat pen-didikan, moral, inovasi serta manajerial manusia dalam menghadapi tuntutan kehi-dupan wilayahnya. Ekonomi-industri men­cakup pula pemberdayaan sektor primer, sekunder, tertier dan pada akhirnya quartier secara kompetitif lengkap dengan sistem ICT di era informasi dan teknologi pada masa mendatang. Jasa mencakup di­dalamnya konstruksi, perdagangan, rekre-asi, keuangan, pemerintahan, keamanan-pertahanan, dan jasa lainnya terkait yang diperlukan untuk mencapai tingkat daya saing yang tinggi di era global mendatang. Sumber daya alam termasuk lokasi men­cakup semua materi terkandung secara in­ternal maupun eksternal wilayah yang po-tensial dimanfaatkan pada masa men­datang. Infrastruktur mencakup segala ba­gian bangunan fisik maupun non-fisik untuk dapat melakukan berbagai kehidupan penduduk termasuk masyarakat secara ber­kelanjutan dengan lingkungannya. Infra­struktur fisik mencakup lahan sesuai lan-duse, sistem transportasi, air, drainase, energi-listerik, telekomunikasi, limbah pa-dat-cair, dan fasilitas umum termasuk pe-rumahan. Imfrastruktur fisik tersebut se-ring dikenal sebagai built-environment ditunjang oleh berbagai instrastruktur non-fisik yang sama pentingnya guna melayani segala aspek administrasi pemerintahan, hukum, pendidikan, sosial, budaya, agama, moral, adat, keamanan-pertahanan, kebija­kan, R&D dan lainnya terkait. Kondisi pe­rencanaan dan pembangunan berkelanjutan pada suatu daerah pada akhirnya perlu di-teliti dan dikaji sehingga dapat dikem­bangkan secara daya saing dan nilai tam-bah tinggi pada masa mendatang. Sustai­nable development atau pengembangan berkelanjutan berarti memperhatikan agar seluruh jenis kegiatan yang berlangsung pertama sesuai supply side potential dari rencana, kebijakan, natural endowments dan kedua sesuai local and global market de­mand side yang berlaku secara dinamis.

Analisa Pokok yang perlu dilakukan adalah antara lain sebagai berikut :
•     Aspek UU RI Tentang Otonomi Daerah
1999 (3)
•     Peraturan Pemerintah RI Tahun 1999 (4)/
Tahun 2000 (7)
•     Keputusan   Presiden   Tahun   1999   (3)/
Tahun 2000 (1)
•     Keputusan Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah 2000 (1)
•     Perencanaan    dan    Kebijakan    Pemba-
ngunan Berlaku
•     Kondisi Perkembangan Demografi Ke-
pendudukan dan Sosial
•     Sektor Ekonomi
o Kawasan Pertanian o Kawasan Pertambangan o Kawasan Industri o Kawasan Komersial o Kawasan Rekriasi dan Pariwisata o Kawasan Perumahan o Kawasan Hutan dan Hijau o Infrastruktur dan Fasilitas Umum Pu-blik
•     Lingkungan Alam dan Sosial
•     Built Capacity (Capacity Building )

Identifikasi Trends ProsesAnalisis Supply Demand Perencanaan Pembangunan
Pertumbuhan pembangunan akan di-pengaruhi oleh kinerja ketiga fungsi f1, f2 dan f3 berikut kontribusi dari kinerja bagian-bagian sebagai suatu sistem di tiap lokasi kota secara terintegrasi satu sama lainnya. Sehingga diperlukan indikator kinerja per­tumbuhan pembangunan kota untuk me-ngukur trends kualitas kondisi berlaku di tiap peloksok Kota atau Daerah antara 2004-2025.   Hasil   penilaian   para   pakardengan score 1-10 yang rendah berikut probabilitas kejadiannya dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagian dari sistem yang berprioritas untuk dilakukan tindakan koreksi untuk peningkatan pertumbuhan pembangunan (P) Kota atau Daerah menj adi Global City or Area of the Futu­re dari saat ke saat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 yang merupakan suatu score-card untuk menilai perkembangan pertum­buhan pembangunan yang perlu diper-hatikan untuk pengembangan Kota atau Daerah pada masa mendatang.
Berbagai analisa yang perlu dila­kukan untuk memperoleh gambaran kon­disi pada masa mendatang adalah sebagai berikut :
o    Proses Analisa SWOT o    Proses Analisa Permintaan dan Penye-diaan Lokal Regional Nasional dan Global
o    Proses Analisa Dengan Tools Peren­canaan dan Pembangunan o    Proses Penyusunan dan Review Doku-men Perencanaan :
Master Plan (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Teknik Kota/Wilayah (RTK, RTW), Rencana Teknik Kawasan (RTK, Site Plan), Studi Kelayakan (Feasibility Study), Desain Awal (Preliminary Design), Detail Engineering Design (DED), Studi Penunjang Lain (Supporting Studies). o    Proses Project Financing dan Kelembagaan Pengembangan o     Proses     Perencanaan     Procurement Konstruksi dan Operasi.
Perencanaan Proyek Strategis yaitu pro-yek-proyek fisik maupun non-fisik dalam bentuk Pure Public (murni Pemerintah atau BUMD), pure private (swasta murni) atau dalam bentuk kombinasi publc private partnership, PPP (kemitraan antara publik dan swasta)    yang ditujukan to drive atau mendorong maupun menarik Kota atau Wilayah mencapai sasaran pembangunan di-inginkan perlu diperhatikan. Identifikasi, perumusan dan pelaksanaan perencanaan pengembangan hal tersebut perlu dilakukansecara terintegrasi dengan Master Plan Rencana Kota atau Wilayah seperti yang dijelaskan pada proses perencanaan padaProject Management and Construction Management merupakan Ilmu Teknik yang khusus telah dikembangkan, dan diselenggarakan dalam pengajaran teori serta praktek di berbagai Perguruan Tinggi serta Institusi Pengembangan Konstruksi di Negara maju dan Indonesia. Ilmu tersebut yang baku telah menjadi knowledge yang dileng-kapi dengan berbagai pemahaman untuk melakukan identifikasi berikut manajemen proyek strategis dari saat penyu-sunan termasuk pengkajian berbagai as-pek rantai proyek sebagai suatu sistem manajemen kegiatan secara terpadu yaitu: kelayakan, disain, pengadaan, konstruksi dan operasi termasuk invest­ment recovery. Project Management da-pat digunakan untuk pelaksanaan secara terintegrasi seluruh rantai dalam Gam-bar 3. Konstruksi proyek strategis tersebut dapat dilakukan secara lebih rinci dan terkendali melalui Construction Management. Peng-gunaan kedua Ilmu tersebut secara tepat se-suai kebutuhan dan komplexitas proyek dapat lebih menjamin perencanaan dan pe-ngendalian pelaksanaan pengembangan Master Plan serta segala bagiannya secara umum termasuk berbagai kebutuhan proyek antara lain optimal labour-material-tech­nology cost estimating, legal-institutional, government-public relations, contract ad­ministration, project financing, risk ma­nagement, policy analysis, monitor and control cost-quality-time (ICT) dan ko-ordinasi kebutuhan proyek atas masukan dari ilmu-disiplin dan para stakeholders terkait lainnya Hasil penelitian yang terse-dia dari dalam dan luar negeri telah diguna-kan dalam penyusunan Master Plan ini ter­masuk mengidentifikasi proyek strategis potensial berprioritas tinggi sesuai proses perencanaan yang tergambar pada Gambar 3 tersebut.
Proses perencanaan pada tingkat wilayah dan proyek strategis perlu mem-perhatikan para stakeholders yang terkait agar dapat menghubungkan siapa sebagai pelaku di private or public sector yang ver-tanggung jawab atas pembangunan wilayah atau proyeknya dan siapa yang dapat me-nikmati atau sebaliknya termasuk ling-kungan yang dapat terkena dari dampak ha­sil pembangunan. Maksud dari Cons­truction Driven Economic Development a-dalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian pembangunan yang berpriotas untuk di in-vestasi oleh pihak yang terkait dari peme-rintah, swasta ataupun secara PPP dalam negeri maupun asing dalam berbagai kom-binasi sehingga dapat menimbulkan hasil maksimal yang bermanfaat bagi masyarakat pada masa kini untuk dilanjutkan ke masa berikutnya secara berkelanjutan. Hal ter­sebut telah dibuktikan dalam berbagai pe­nelitian antara hubungan konstruksi   danpembangunan pada tahun 2002-2004 oleh the Center for Construction Industry Debe-lopment untuk daerah yang tahap pengem­bangan relatif muda atau baru (early debe-lopment phase), tahap pembangunan madya (take-off development phase) maupun di daerah yang masuk kedalam tahap pemba­ngunan maju (advanced development pha­se).
Capacity Building (Built Capacity)

Pelaksanaan pengembangan untuk mencapai tujuan pembangunan akan me-merlukan berbagai daya kemampuan pela-yanan jasa dari sektor publik dan swasta yang dilengkapi oleh perangkat infra-struktur dan fasilitas seperti pada Gambar 2a-2d sebelumnya yang diperlukan Pe­ngembangan sektor publik termasuk peme-rintahan yang berfungsi sebagai fasilitator dan perumus kebijakan termasuk empo­werment for policy and law enforcement di pembangunan Kota atau Wilayah yang di-inginkan. Pengembangan yang serupa di sektor swasta sesuai kebutuhan utama yaitu bagian struktur ekonomi-industri termasuk jasa konstruksi sehingga dapat bersaing tinggi di era AFTA, APEC, GATT dan WTO pada masa mendatang juga perlu diperhatikan pengembangannya.
Berarti analisa existing condition Built Capacity akan mengeluarkan masukan untuk merumuskan Capacity Building ver-orientasi good corporate and government governance yang diperlukan di suatu Kota atau Wilayah tertentu. Hal ini akan lebih menjamin bahwa perencanaan pengemba­ngan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara terintegrasi, efisien, tidak pincang maupun memihak pada kelompok tertentu dan proporsional dalam segala aspek yang diinginkan. Hal ini perlu mem-perhatikan partisipasi dan kontribusi dari para pihak UKM Proses Bisnis Umum maupun UKM Konstruksi yang dapat me-libatkan   masyarakat   secara   lebih   luas.Berarti pengembangan wilayah dengan demikian sekaligus tidak akan meninggal-kan bagian masyarakat yang pada dasarnya merupakan sekitar 90-95% pekerja sangat potensial dalam pembangunan suatu wila­yah namun sampai kini lebih sering dija-dikan wadah untuk subsidi dan tempat un-tuk diberikan pekerjaan bukan sebaliknya justru dapat menimbulkan berbagai output yang produktiv untuk menimbulkan savings berarti bagi pembangunan seperti di Cina dan beberapa negara ASEAN antara tahun 1995-2005. Program Capacity Building pa­da akhirnya perlu juga diadakan lengkap dengan knowledgebase, skills and tools untuk manajemen maupun utilization bagi tiap jenis Proses Bisnis potensial di suatu wilayah sehingga dapat meningkatkan standard, kompetensi dan produktivitas masyarakat pemilik, pekerja pengembangan dan pengguna hasil pembangunan secara bersamaan dapat mencapai tujuan, visi, misi dan sasaran pembangunan pada masa mendatang.

Monitoring and Control
Hasil dari identifikasi peningkatan atau penurunan beserta dampak atau impact kerugian maupun keuntungan internal maupun eksternal yang terjadi berikut pe-nyebab yang berpengaruh dari waktu ke waktu akan dilakukan oleh perencanaan pe­ngembangan. Berbagai kegiatan analytical akan dilakukan pula sehingga dapat men-dapatkan gambaran mengenai kinerja ber-laku dari tiap faktor maupun variable stra-tegis. Semua ini akan menjadi masukan untuk berbagai perumusan serta persiapan tindakan koreksi yang perlu diambil Kota atau Wilayah pada setiap saat terhadap an-caman dan deviasi yang mungkin timbul. Sebaliknya akan berguna pula untuk lebih meningkatkan kinerja yang diinginkan se­cara lebih efektif lagi bila terjadi pening­katan kinerja pada masa mendatang.Berbagai sistem Information Control Technology (ICT) pada akhirnya akan dapat dikembang terapkan oleh pihak-pihak terkait dengan pengembangan dan pengendalian kondisi faktor dan variable bersama Perencanaan Pengembangan . Hal ini akan memudahkan mendeteksi kondisi, melakukan diagnosa, dan tindakan koreksi terhadap perkembangan yang dapat me-nurunkan tingkat pengembangan Kota atau Wilayah pada masa mendatang. Pada ak­hirnya ICT yang berbasis real time akan ter-sedia bagi para stakeholders secara sefisien serta terintegrasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan bagi Kota atau Wi­layah seperti pada Gambar 4. Proses ter-sebut menggambarkan pentingnya infor-masi existing conditions yang terkait de­ngan masa sebelumnya diperlukan agar se-luruh knowledge perihal latar belakang ter-jadinya pembangunan di Kota atau Wilayah tertentu dapat didokumentasi untuk pe­ngembangan selanjutnya sesuai Visi Misi dan tujuan pembangunan diinginkan oleh masyarakat madani pada masa mendatang secara kompetitif dan lokal, regional, nasio-nal dan global.

Time Frame
Diperkirakan minimal waktu satu generasi penerus selama 20 tahun untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai pengembangan Kota atau Wi­layah menjadi salah satu Global City or Area of the Future. Waktu tersebut dapat ditempuh dalam 4 x 5 lima tahunan pe­ngembangan agar selalu dapat melakukan feedback and control yang diperlukan ter­hadap pembangunan yang kurang meme-nuhi kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan.
Hasil penelitian, survey dan bench marking yang dilakukan secara berkala dari waktu ke waktu terhadap tiap faktor dan variable Kota atau Wilayah tersebut akan dengan proses continuous sampling akan di entry kedalam suatu intelligent database antara tahun 2005 sampai 2025 dan sete-rusnya berorientasi pada penyusunan suatu uptodate knowledgebase untuk pengem-bangan Kota atau Wilayah tertentu pada masa mendatang. Pemetaan kondisi status Kota atau Daerah juga akan dilakukan se-cara spatial dan waktu namun terkait de-ngan ID kode penduduk dan pemerintahan berikut bila mungkin terkait dengan asset bergerak maupun tidak bergerak sehingga setiap saat dapat memperoleh tingkat pengembangan kota yang geo-coded terhadap rencana kehidupan sosial ekonomi politik, infrastruktur fisik, infrastruktur institusional dan lainnya yang berlaku untuk mencapai posisi Global City or Area of the Future. Polling system perihal opini masyarakat Kota atau Daerah, pengunjung dari wilayah sekitarnya, nasional dan global terhadap kondisi berlaku dapat pula dilakukan dari waktu ke waktu guna mendapat penilaian tambahan yang diperlukan.

Tindakan Koreksi Pengembangan
Setelah tindakan koreksi yang pa­ling tepat serta efektif ditentukan atas dasar deteksi dan diagnosa yang analytical ter­hadap deviasi yang dapat mengancam kondisi Kota atau Wilayah maka dapat di-rumuskan berbagai pengambilan keputusan atau tindakan koreksi oleh pihak pemerintah terkait dan atau bersama masyarakat lainnya yang bersangkutan langsung atau tidak langsung dengan diagnosa kondisi tersebut.Tindakan koreksi tersebut berikut eva-luasinya dapat dilakukan secara rolling seperti pada Gambar 5 dimana secara aku-mulatif dapat digambarkan keberhasilannya per tiap tahun, lima tahunan atau sesuai kebutuhan waktu yang lebih tepat sesuai proses diagnosa. Hal ini juga berguna untuk melakukan diagnosa serta tindakan koreksi tambahan untuk lebih menjamin dicapai kinerja maupun arah pengembangan yang sesuai dengan rencana posisi Global City atau area yang diinginkan pada masa men­datang.

Manfaat
Database terkoordinat sesuai waktu perlu dibuat yang memuat para fortunate and/or vulnerable beneficiaries yaitu para penerima beruntung dan/atau dirugikan dari suatu dampak positif maupun negatif per-tumbuhan pembangunan sebagai salah satu fungsi kegiatan Perencanaan Pengemba-ngan di Kota atau Wilayah. Penilaian se-lalu dapat dilakukan terhadap siapa, di-mana dan kapan termasuk kelompok yang akan menikmati potensi dampak positif atau terancam ataupun akan atau telah terkena dampak negatif dari suatu kondisi kinerja yang berlaku dari saat ke saat.
Data base tersebut merupakan suatu Intelligent database yang yang terus di-entry and update dengan input perkem-bangan kondisi GIS based geo-coded tren­ds, kondisi para beneficiaries, proses diag-nosa-tindakan koreksi bersama hasil akhir-nya dan lessons learned. Seluruh doku-mentasi kejadian di Kota atau Wilayah akan merupakan suatu knowledgebase Perenca­naan Pengembangan. Pada akhirnya Peren­canaan Pengembangan dilengkapi oleh sua­tu sistem bantu yang sangat ampuh dan po­werful untuk menunjang pembangunan Kota atau Wilayah   oleh para stakeholderskunci di pemerintah dan masyarakat. De­ngan demikian para pengambil keputusan bersama masyarakat secara luas, kontinu dan real time dapat melakukan monitor & control terhadap kondisi perkembangan berlaku yang sangat kompleks untuk lebih menjamin tercapai-nya posisi Global City or Area bagi Kota atau Wilayah yang di-inginkan pada tahun 2025. Pada dasarnya beneficiaries dimaksud mencakup para stakeholders secara internal maupun eks-ternal seperti pada Tabel 2 (lihat Lampiran).

Kesimpulan
Kesimpulan dan rekomendasi dari paper Perencanaan Wilayah Berorientasi Construction Driven Economic Develop­ment II di Jakarta ini adalah sebagai berikut: Perencanaan Pengembangan Kota atau Wi­layah yang didukung oleh analisa serta pe-rumusan kebijakan penunjang adalah pekerjaan yang sangat teliti dan memer-lukan kemauan tinggi dari para stakeholders di semua lapisan sektor publik termasuk pe­merintah dan swasta. Masyarakat perlu di-tingkatkan kemampuan dan keinginan ber-partisipasi secara luas dalam perenca-nanaan,   pelaksanaan   pengembangan   dan pembangunan untuk mencapai Visi Misi Tujuan dan Sasaran pembangunan yang di-inginkan. Masyarakat sekaligus pada ak-hirnya dapat ikut memberi input, me-nentukan arah, merasa memiliki (sense of ownership cum belonging) termasuk ber-tanggung jawab atas hasil yang dicapai dari pembangunan dikemudian hari.
Knowledgebase dan dokumentasi setiap tahap dan saat perencanaan, dan pelaksanaan pengembangan dan pem­bangunan akan dilakukan secara terinte-grasi, efisien dan sesuai time frame yang ditetapkan dengan penuh keterbukaan-trans-paransi sehingga pola good governance mu-dah membudaya. Penggunaan sistem in-formasi seperti Scorecard hasil pemba­ngunan yang continuous update akan me-mudahkan proses ICT yang bertujuan me-ningkatkan kemampuan untuk melakukan monitor and control terhadap setiap aspek dan tahap pembangunan. Sistem perenca­naan yang berorientasi Global City and Area Development selama 20 tahun atau 4×5 tahun kedepan yang menggunakan risk management dynamic simulation terbukti akan berguna untuk lebih menjamin mana-jemen pengendalian terhadap tercapainya Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pemba­ngunan yang diinginkan bagi masyarakat pada masa mendatang.
Segala proyek strategis dapat ter-identifikasi dan diintegrasi kedalam proses perencanaan secara optimal dan efisien de­ngan metoda manajemen proyek dan kons-truksi sehingga akan mencipta berbagai kelayakan dan kepastian yang diperlukan pemerintah, pengelola, investor, financier, pemilik dan masyarakat pengguna maupun pekerja termasuk UKM umum serta UKM Konstruksi sebagai beneficiaries akhir dan partisipan pelaku berperan penuh dalam pembangunan Kota atau Wilayah secara luas pada masa mendatang.

Daftar Pustaka
Abidin, I.S, “Perencanaan Pengembangan Wilayah Berorientasi Construction Driven Economic Development”, Seminar & Workshop Nasional Lembaga Pendidikan Keuangan Daerah, Dep. Keuangan, Jakarta, 2005.
Abidin, I.S, “Capacity Building untuk Pengembangan UKM Jasa Konstruksi Nasional”, Seminar Nasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional-HUT LPJK Ke 6, Departemen PU, Jakarta, 2005.
Abidin, I.S, “Perencanaan Wilayah Berorientasi Construction Driven Economic Development : Including Case Studies Bitung”, Purworejo & Barelang, Seminar & Workshop Nasional di Bali”, Center for Construction Industry Development FTUI, Jakarta, 2004.
Abidin, I.S, “Good Citizen Create Good Governance Driven Regional Economic Development – DKI Jakarta menuju Global City 2025 “, ACEJes Publications, Jakarta, 2004
Abidin, I.S., & Kadarsin, K, “Concept for
Capacity Building for ASEAN SME
in           Construction         Sector,
Construction Sectoral Working Group : National Construction Services Development Board (LPJKN)-ASEAN CCS Meeting”, Bangkok, ASEAN Sekretariat, Thailand, 2005.
Abidin, I.S.,   Sudarto,   S,     Kadarsin, K,
“Annual Country Report Indonesia 2004″, At The 10th ASIA CONSTRUCT Conference, Colombo, Sri-Langka, 2004.
Abidin, I.S., Kartasasmita, A, “Peran Jasa Konstruksi di Era Otonomi Daerah dan AFTA/AFSA/APEC”, Seminar Nasional, Hotel Arya Duta, Jakarta, 2004
Abidin, I.S., Latief, Y., Jati, W.J., Siahaan,
Y, “Pola Hubungan Antara Kinerja
Biaya dengan Pendekatan Indikator
Cost Overrun Pada Manajemen
Peralatan dan tenaga kerja,
Proceedings             Perkembangan
Teknologi dan Aplikasinya dalam Dunia Konstruksi Indonesia”, Seminar dan Pameran HAKI 2003, Hotel Borobudur, Jakarta, 2003.
Abidin, I.S., Latief, Y, Barus, L.S, “Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen Konstruksi di Universitas Indonesia”, Relevansi, UI, Jakarta, 1997.
Abidin,   I.S,  Barita,   T,   Soepandji,   B.S,
“Graduate Education for the Construction Industry “, Directorate General Education-IBRD, 1996.
BPS, “Statistik Konstruksi , 1993-2002
Evans, J.R. & Olson, D.L, “Introduction to Simulation and Risk Analysis”, Decisioneering Inc, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 1998.
Finnerty, John D., “Project Financing :
Asset           Based           Financial
Engineering”, John Wiley & Sons Inc., New York, 1996.
Flannagan, R. & Norman, G, “Risk Management    and    Construction,Institution of Quantity Surveyors “, Blackwell Scientific Publications, Oxford, London, 1993
Gapensi Pusat, “Laporan Perjalanan Road Show Gapensi Ke Korea, Thailand dan Malysia, Jakarta, 2003.
Goldhaber, S. et Alia, “Construction Management Principles and Practicesl, John Wiley, NY, 1997
Hillebrandt, P.M, “Analysis of the British Construction Industry”, Macmillan Press 1988
Sucipto, A, “Tesis Pasca Sarjana Manajemen Konstruksi, S2, Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Januari, 2001
Walker, C. and Smith, A.J., “Privatized Infrastructure : The Build Operate Transfer Approach”, Thomas Telford Publications, London, 1996
Wang, T.H & Bernard, D, “Role of Construction Industry for Economic Recovery”, The Malaysian Experience, Master Builders Journal, 3rd Quarter, 1999
Bulkin,            Imron,            “Infrastructure
Requirements Under Conditions of development : The Dynamics of Urbanization in Indonesia”, 1990-2020, Dissertation, Cornell University, 1995
Turban, “Expert System and Decision Support System”, John Wiley & Sons, New York, 1995.