Tinjauan Hukum Diplomatik Atas Terorisme Dalam Perwakilan Diplomatik Ri
Deskripsi:
Meningkatnya kegiatan terorisme di dunia akhir-akhir ini, cukup menunjukkan tingkat kenaikan yang tinggi, dampak negatifnya sering mempengaruhi dan mengancam akan praktek pelaksanaan hukum diplomatik. Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas adalah Mendalami hukum diplomatik khususnya yang berkaitan dengan terorisme dan kemungkinan minta suaka politik di perwakilan Republik Indonesia, dan Bagaimanakah hukum/konvensi Internasional/Undang-Undang Nasional mengatur perbuatan teror yang ada. Dalam menyusun skripsi ini, metode yang digunakan adalah menggunakan metode diskriptif analitik, dimana penulis akan menggambarkan atau mendiskriptifkan hubungan antara hukum diplomatik dan tindakan terorisme lewat analis yang tajam. Hubungan antara hukum diplomatik dan terorisme sangat erat dalam arti diplomatik/para diplomatik rawan terhadap kemungkinan adanya tindakan teroris yang mengadakan suaka dan sikap perwakilan Republik Indonesia terhadap permohonan tersebut masih sangat normatif. Aturan yang berkaitan dengan aksi teror di area kedutaan dengan kemungkinannya melakukan penyaderaannya terhadap diplomat masih bisa terjadi sewaktu-waktu hal ini dikarenakan keamanan di kedutaan banyak yang belum memadai. Pemerintah Indonesia hendaknya menyusun peraturan yang tegas untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap diplomat di masing-masing kedutaan walaupun PBB sudah berusaha terus menerus. Pemerintah hendaknya meningkatkan keamanan diarea kedutaan dengan alat-alat yang canggih sehingga mengurangi kemungkinan teroris masuk. Negara-negara yang anti terorisme hendaknya mempunyai kebulatan tekad untuk tidak mengabulkan setiap tuntutan teroris dan berusaha untuk melumpuhkannya dengan jalan operasi militer, dengan memperhatikan pula keselamatan sandera. Agar negara-negara yang ant i terorisme bekerja sama dalam menanggulangi terorisme Internasional.
Penulis :
JOHANNES HOTMAN SILALAHI ( 2001-41-157 )
Download:
