Pentingnya Peranan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Meningkatkan Mutu Tingkat Pendidikan – Orasi Ilmiah Dr. Ing. H. Fauzi Bowo Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Pentingnya Peranan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Meningkatkan Mutu Tingkat Pendidikan – Orasi Ilmiah Dr. Ing. H. Fauzi Bowo Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Share
  

 

Disampaikan oleh :  Dr. Ing. H. Fauzi Bowo
Wakil Gubernur Provinsi  DKI Jakarta

Pada acara Wisuda Sarjana dan Pascasarjana
Universitas Esa Unggul
Jakarta, 12 April 2007

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati :
  • Rektor Universitas INDONUSA Esa Unggul;
  • Segenap Civitas Akademika Universitas INDONUSA Esa Unggul;
  • Ketua Senat Universitas INDONUSA Esa Unggul;
  • Orang  tua  / Wali dan  Wisudawan / Wisudawati  yang berbahagia,
  1. Puji syukur dapat hadir pada acara Wisuda Semester Genap 2007/2008 Universitas INDONUSA Esa Unggul.
  2. Mengucapkan terima kasih atas undangan Sivitas Akademika Kampus Emas Universitas INDONUSA Esa Unggul untuk menyampaikan Orasi Ilmiah,dengan judul “Pentingnya Peranan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Meningkatkan Mutu Tingkat Pendidikan”. Saya menyebutnya bukan sebagai “orasi ilmiah”, karena materi ceramah yang akan saya sampaikan,bukan merupakan kajian ilmiah, tetapi dari pengalaman saya sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selama hamper 5 tahun.
  3. Materi ceramah. Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan salah satu kota besar di dunia, senantiasa dihadapkan pada tantangan dan permasalahan multidimensi yang berat dan kompleks. Hal ini menghamskan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional. Sebagai konsekuensinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bcrsama DPRD Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat merencanakan pembangunan yang serasi, seimbang dan berkesinambungan.
Fungsi kota Jakarta sebagai kota jasa (service city) menjadikan kota Jakarta sebagai a) pusat informasi dan pelayanan masyarakat; b) pusat perdagangan dan distribusi; c) pusat keuangan; d) pusat kebudayaan dan pariwisata; e) pusat pendidikan dan pelatihan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kota Jakarta memerlukan kerjasama dan keterlibatan dari semua pihak, baik dari Pemerintah Pusat, dunia usaha maupun masyarakat. Fungsi tersebut akan berhasil apabila tersedia SDM yang berkualitas dan memiliki visi yang sama dalam membangun kota Jakarta. Dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi di Indonesia, pengeloiaannya diatur melalui Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, dimana penyelenggaraan bidang pendidikan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat dapat berbentuk badan hukum pendidikan dan dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengeloiaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik, disamping   itu dalam rangka pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan formal di perguman tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta, pemerintah/pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangannya, artinya penyelenggara perguruan tinggi berbadan hukum yang dikelola masyarakat dan pemerintah, salah satunya dalam bentuk menghasilkan lulusan Sumber Daya Manusia yang berkualitas (unggul).
Bidang Pendidikan.
•       Pemerintah    Provinsi DKI Jakarta secara khusus mengemban tugas pembangunan bidang pendidikan yang cukup pelik, karena karakteristik persoalannya terkait dengan banyak aspek, terutama besarnya jumlah penduduk,serta banyaknya masyarakat miskin di wilayah perkotaan. Pelayanan sektor pendidikan untuk menjangkau  masyarakat     kurang mampu menjadi tantangan besar, dan akan bertambah mengingat kondisi ekonomi makro yang belum sepenuhinya kondusif.
•      Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan prioritas tinggi terhadap pembangunan pendidikan, sejak tingkat dasar,   menengah   sampai   tingkat   perguruan   tinggi, Komitmen    untuk    meningkatkan    mutu    pendidikan, menjadi pilihan utama dan pertama, karena disadari DKI Jakarta   tidak memiliki   sumber daya alam memadai dibanding daerah-daerah lain. Dengan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas, diharapkan Jakarta memiliki SDM   potensial,   yang   dapat   dimanfaatkan   seoptimal mungkin untuk membangun kota Jakarta.
Oleh karena itulah setiap tahun, Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan peningkatan anggaran pembangunan pendidikan pada APBD, dan pada tahun 2007 dialokasikan 21,9 persen, atau melebihi ketentuan Undang-Undang Sisdiknas. Keberhasilan pembangunan pendidikan di DKI Jakarta juga tercermin dengan berhasilnya menuntaskan Program Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun, dan atas keberhasilan tersebut DKI Jakarta memperoleh penghargaan Widyakrama dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2006.
Di bidang pendidikan penduduk Jakarta terus mengalami kemajuan. Indikatornya adalah rata-rata sekolah, angka mettk huruf dan angka partisipasl sekolah. Pada tahun 2007 diperkirakan rata-rata lama sekolah penduduk Jakarta telah mencapai 11,27 tahun, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 11,10 tahun. Ini berarti sebagian besar penduduk hampir menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas. Kecenderungan rata-rata lama sekolah akan terus naik sejalan dengan tuntutan keadaan dan usaha pemerintah Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas warganya. Indikator lainnya adalah angka melek huruf. Dengan kecenderungan yang terus meningkat, diperkirakan hampir seluruh penduduk Jakarta yaitu sekitar 99,75 persen pada tahun 2007 telah terbebas dari buta huruf. Hal ini juga merupakan bagian dari peningkatan kualitas warga kota Jakarta. Angka partisipasi sekolah diproyeksikan terus mengalami peningkatan, terutama pada jenjang sekolah dasar dan menengah pertama, sejalan dengan dilaksanakannya program wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 2007, 99,20 persen anak-anak usia 7-12 diproyeksikan sudah dapat menikmati   jenjang   sekolah    dasar.    Program    untuk mendukung   upaya   ini   melalui   Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) berupa pembebasan SPP bahkan sekolah gratis sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Demikian pula untuk jenjang sekolah menengah pertama yaitu anak usia 13-15 tahun, angka partisipasinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 diperkirakan 93,10 persen anak usia ini sudah dapat menikmati jenjang Sekolah Menengah Pertama. Sementara untuk jenjang Sekolah Menengah Atas atau untuk anak usia 16-18 tahun angka partisipasi sekolahnya belum setinggi jenjarig yang dibawahnya. Pada tahun 2007 diperkirakan anglca partisipasi sekolah anak usia ini baru mencapai 73,60 persen, namun dengan kecenderungan yang terus diusahakan meningkat pada tahun 2009 mencapai 74,51 persen. Menurut tingkat pendidikan (khususnya bagi penduduk yang berusia 10 tahun ke atas) pada tahun 2006 tercatat, sebanyak 2.638.626 jiwa atau 35,23 persen dari penduduk yang berusia 10 tahun ke atas berhasil menyelesaikan pendidikan dari tingkatan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Bahkan yang menyelesaikan perguruan tinggi mencapai sebanyak 923.632 orang yang terdiri atas sebanyak 355.756 orang pada level Dl hingga D3 dan bahkan sebanyak 567.876 orang atau sebesar 7,58 persen berpendidikan sarjana. Di Jakarta terdapat 275 Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta, dengan jumlah mahasiswa lebih dari 1 (satu) juta orang. Dari sisi kualitas, tidak diragukan lagi bahwa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Jakarta berada setingkat diatas rata-rata nasional.
  • Pemprov   DKI   Jakarta   juga   telah   mengembangkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, baik di Jakarta maupun di luar DKI Jakarta (UNDIP, ITB, IPB, ITS dan Iain-lain). Disamping itu, juga dialokasikan dana   meialui   APBD   DKI   Jakarta   untuk membantu sarana/prasarana dan peralatan bagi lembaga pendidikan tinggi (termasuk bantuan kepada para mahasiswa NAD korban tsunami.
  • Dalam    rangka    pembinaan dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, sesuai dengan kewenangan otonominya, berbagai hal yang terkait dengan urusan dengan    Perguruan  Tinggi,  ditangani oleh Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Salah satu program yang telah dilaksanakan pada tahun 2006 adalah pembekalan  tentang program Teknopreneurship dan Agripreneurship pada 200 orang mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di DKI Jakarta.
Selain itu berdasarkan PP Nomor 25 tahun 2000 dan didorong oleh adanya penyelenggaraan Perguruan Tinggi dengan model Badan Hukum Pendidikan Tinggi, maka ada beberapa target yang akan dicapai oleh Pemprov DKI Jakarta bersama-sama Pemerintah Pusat meialui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III DKI Jakarta, antara lain :
  • Dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan tinggi, Pemerintah menargetkan jumlah mahasiswa sebesar 4,5 juta orang pada tahun 2009 dan APK meningkat dari 14,62 persen pada tahun 2004 menjadi 18,00 persen pada tahun 2009.
  • Dalam rangka program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing perguruan tinggi, diharapkan peningkatan jumlah program studi menjadi 3000 program studi pada tahun 2009 dan 32 program studi bertaraf inlernasional pada tahun 2009.
  • Dalam   rangka   peningkatan   efektivitas studi,   diharapkan angka kelulusan tepat waktu mencapai 80 persen untuk Perguruan Tinggi Negeri dan 50 persen untuk Perguruan Tinggi Swasta.
  • Dalam   rangka   peningkatan   daya   saing   di   tingkat Asia, dengan harapan minimum 4 Perguruan Tinggi yang masuk dalam daftar 100 besar Perguruan Tinggi Asia atau 500 besar   Perguruan   Tinggi   dunia.   Selain   itu   diharapkan peningkatan status hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi 50 persen berbadan hukum Perguruan Tinggi dan 40 persen Perguruan Tinggi Swasta berbadan hukum pada tahun 2009.
  • Dalam rangka penataan proporsi keilmuan dan peningkatan kualifikasi dosen, maka perbandingan proporsi bidang ilmu IPA;   IPS  diharapkan   sebesar   50:50 pada   tahun   2009. Sedangkan kualifikasi dosen 52/53 diharapkan mencapai 85 persen untuk Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2009 dan 55 persen untuk Perguruan Tinggi Swasta pada tahun 2009.
Hadirin Wisudawan Wisudawati yang berbahagia,
Rangkaian acara wisuda merupakan suatu tanda berakhirnya kegialan pembelajaran secara format ilmu yang ditimba selama perkuliahan, pengamalan belajar yang sudah didapat, serta ketrampilan yang diperolch melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi di Kampus Emas Universitas INDONUSA Esa Unggul merupakan rangkaian yang panjang mungkin juga sangat melelahkan dan perlu banyak pengorbanan baik segi waktu maupun biaya. Untuk itu kepada semua pihak, orang lua, anak, istri atau suami dari wisudawan saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan, perhatian maupun pengorbanan yang telah diberikan kepada Saudara-saudara wisudawan/ wisudawati. Lulus sarjana dan di wisuda pada ban ini bukanlah merupakan suatu akhir dari segala pencarian ilmu, keterampilan di lapanganlah yang lebih berat unluk dilaksanakan bagi wisudawah yang nanti terjun di masyarakat. Untuk itu sebagai sarjana yang baru diwisuda diharapkan tctap mengembangkan kompetensinya agar di kemudian hari tidak tertinggal oleh zaman yang serba cepat seperti dialami saat ini.
Demikian beberapa pokok pikiran yang dapat saya sampaikan atas nama pribadi dan Pemprov DKI Jakarta, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan semoga sukses.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

-- Download Pentingnya Peranan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Meningkatkan Mutu Tingkat Pendidikan - Orasi Ilmiah Dr. Ing. H. Fauzi Bowo Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta as PDF --


Share
  • Comments
  • Trackbacks
Leave a Reply

2017 © Universitas Esa Unggul
Social Media Icons Powered by Acurax Website Redesign Experts