Stabilitas Ekonomi Dalam Sistem Manajemen Nasional Dapat Mewujudkan Pembangunan Nasional

Stabilitas Ekonomi Dalam Sistem Manajemen Nasional Dapat Mewujudkan Pembangunan Nasional

Share




Dr. Lia Amalia, MM.
Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Esa Unggul, Jakarta



Download

Stabilitas ekonomi Nasional dapat tercapai apabila faktor-faktor ekonomi berupa pemberdayaan selu-ruh faktor-faktor produksi dimana sumberdaya alam (SDA) dikelola dengan Sistem Manajemen Nasional yang bersifat menyeluruh dari perencanaan sampai dengan evaluasi dari program-program pemba-ngunan. Sumberdaya alam yang belum banyak di-sentuh diantaranya adalah faktor kekayaan alam berupa hasil laut, ekonomi agraris yang masih tetap miskin disebabkan karena pengelolaan pertanian dengan tradisional menghasilkan masyarakat sub-sistence disertai dengan diguissed un employment maka dipandang perlu melakukan diversifikasi eko-nomi dengan mengelola sumberdaya laut melalui investasi dibidang kelautan. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dengan lebih banyak memanfaatkan local content berupa sumber bahan mentah di dalam negeri jelas akan mengurangi import dan menghemat devisa. Demi kelancaran pembangunan nasional maka diperlukan sarana prasarana serta infrastruktur yang memadai. Pen-tingnya peran infrastruktur dalam mendorong per-tumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan daya saing industri, dan pemerataan pembangunan. Anggaran APBN yang terbatas diperlukan kerjasama dalam memenuhi permodalan yang dibutuhkan dalam investasi  dapat diperoleh melalui kerjasama dari penanaman modal asing (PMA) maupun   penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang dibutuhkan oleh masing-masing daerahnya sesuai dengan otonomi daerah.

 

               Setiap organisasi memerlukan manajemen untuk mencapai tujuannya. Demikian pula negara dipandang sebagai suatu organisasi yang besar dan kompleks, memerlukan sistem manajemen untuk mencapai tujuan nasionalnya. Pembangunan Nasio-nal merupakan rangkaian kegiatan/upaya pem-bangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.
   

            Tujuan Pembangunan Nasional menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993: ”Me-wujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata  baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, dalam wadah negara kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam perikehidupan bangsa yang aman, tentram, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, tertib dan damai ”.

Berbagai permasalahan Pembangunan Eko-nomi Indonesia yang ada seperti, masih adanya ke-miskinan, masalah penduduk,pengangguran, pen-didikan, persoalan industri dan pertanian, penge-rahan tabungan, dan bantuan luar negeri, perlu upa-ya melaksanakan pembangunan ekonomi.

         Dalam mengatasi permasalahan-permasa-lahan tersebut perlu mencari penyebab lain dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan Ne gara berkembang diantaranya adalah belum op-timalnya pemanfaatan sumberdaya atau factor-faktor produksi yang ada yaitu, Sumberdaya Alam (SDA), Sumberdaya Manusia (SDM), Modal dan Entrepreuneurship.

Globalisasi yang melanda dunia, serta de-rasnya informasi melalui teknologi dapat mem-pengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di dalam politik dan ekonomi negara karena informasi yang diterima tanpa batas.

           Terbukanya China, Vietnam membuat Indonesia semakin sulit  berkompetisi di pasar glo-bal karena Negara-negara tersebut punya compe-titive advantage, korupsi di Indonesia membuat eko-nomi biaya tinggi sehingga ongkos produksi tinggi dan harga naik maka sulit untuk bersaing dipasar global. Krisis global yang datang dari Amerika Serikat sejak April 2008 meresahkan banyak negara, termasuk Indonesia. Pengaruh internal maupun eks-ternal jelas punya kontribusi yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi nasional Indonesia jelas harus ada penyesuaian dalam perekonomian Ne-gara. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah serta Koperasi jelas akan membantu perekonomian kita dari krisis yang berkepanjangan tentu dengan penyesuaian disana sini antara lain dengan produksi barang dengan competitive advantage .

Pada  hakekatnya  Sismennas adalah suatu perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan (ekonomis), dayaguna (efisien), dan ha-sil guna (efektif) sebesar mungkin dalam meng-gunakan sumber dana dan sumber daya nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

                Dalam rangka pembangunan nasional yang merupakan upaya bangsa Indonesia dalam mengejar cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dengan tiga kepentingan melalui keamanan, kesejahteraan, dan hubungan antara negara yang harus sejalan dengan tujuan nasional yang dipayungi oleh nilai-nilai Pancasila, dengan hakekat pembangunan nasional dalam membangun manusia seutuhnya dan mem-bangun masyarakat Indonesia seluruhnya, dimana keberhasilan pembangunan nasional sangat bergan-tung kepada kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia (SDM), dengan tetap memanfaatkan sum-berdaya alam (SDA) tanpa merusak kelestariannya, dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air, pembangunan oleh dari dan untuk rakyat Indonesia. Melihat latar belakang  diatas maka penulis me-ngambil judul ” Stabilitas Ekonomi dalam Sisme-nas dapat Mewujudkan Pembangunan Nasional”


Pembahasan-Stabilitas Ekonomi dalam Sis-mennas dapat Mewujudkan Pembangunan Nasional

        Pada  hakekatnya  Sismennas adalah suatu perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan (ekonomis), dayaguna (efisien), dan hasil guna (efektif) sebesar mungkin dalam meng-gunakan sumber dana dan sumber daya nasional da-lam rangka mewujudkan tujuan nasional. Untuk le-bih memahami Sismennas dapat ditinjau dari kosa kata ”Sis-Men-Nas” : Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhu-bungan (inter-relasi), saling keterpaduan (inter-ak-si), saling ketergantungan (inter-dependensi), yang secara sinergi bersama-sama mengemban fungsi tertentu. Dari pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa ”prinsip-prinsip suatu sistem” un-tuk mengelola organisasi negara yang besar pada dasarnya merupakan suatu totalitas (holistik), me-nyeluruh bersinergi (integralistik) dari semua unsur dalam sistem sesuai fungsi masing-masing,untuk mencapai tujuan bersama (gestalt). Pada Sismennas terdapat empat tatanan,yaitu : (1) Tata Administrasi Negara (TAN); (2)Tata Laksana Pemerintahan (TLP); (3) Tata Politik Nasional (TPN); dan (4) Tata Kehidupan Masyarakat (TKM), yang masing-ma-sing memiliki peran dan secara sinergi berproses dalam suatu siklus Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan.

             Manajemen adalah pengelolaan atau tata laksana yang merupakan proses, dimana didalamnya terkandung unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian, atas setiap pemanfa-atan sumber daya dan sumber dana secara berke-hematan, efektif dan efisien, untuk mencapai tujuan yang tepat guna. Pengelolaan yang menyangkut kepentingan nasional harus dierorientasikan pada proses untuk merubah potensi menjadi kemampuan. Untuk itu perlu adanya perencanaan jauh kedepan atau disebut dengan perencanaan strategik, dilaksa-nakan dan dikendalikan secara terus menerus berke-sinambungan dan berjenjang, memiliki norma peni-laian dengan standar ukur yang ditetapkan secara nasional.Upaya untuk merubah potensi menjadi kemampuan dilaksanakan dengan memadukan fak-tor-faktor : Karsa (”Ends”), Sarana (”Means”), dan Upaya (”Ways”)

          Nasional adalah seluruh kehidupan berma-syarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat melingkup berbagai aspek kehidupan dalam bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial bu-daya, dan pertahanan keamanan. Kehidupan berbangsa dan bernegara terkandung makna bahwa setiap komponen bangsa sadar akan hak dan ke-wajiban, serta berperan serta dalam membangun dan membela negara.

         Tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harmoni menuntut suatu prasyarat terpeliharanya suasana ketertiban, kete-raturan dan ketenteraman di setiap sendi kehidupan. Untuk itu, suasana ketertiban administrasi (Tibmin) pada tatanan TAN dan TLP, ketertiban politik (Tibpol) tatanan TPN, dan ketertiban Sosial (Tibsos) pada tatanan TKM perlu diwujudkan melalui perun-dang-undangan dan peraturan tertentu sebagai keluaran Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewe-nangan. Tata nilai Sismennas adalah suatu usaha menyeluruh dengan memadukan faktor karsa, sarana, dan upaya (“Ends – Means – Ways”) untuk memberdayakan, mengubah, meningkatkan potensi menjadi kemampuan nasional yang mampu meng-atasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi.

1)    Faktor Karsa

    Faktor Karsa (keinginan/kehendak yang ingin dicapai) berperan sebagai pemberi arah untuk mencapai tujuan. Kemampuan nasional yang di-wujudkan adalah     kemampuan di bidang idio-logi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan per-tahanan keamanan, guna mengatasi berbagai permasalahan nasional. Dalam mewujudkan     karsa nasional tidak terlepas dari falsafah dan pandangan hidup bangsa yang dijadikan landasan, pedoman, panutan bagi seluruh pe-nyelenggara negara dan     masyarakat. Karsa nasional yang berwawasan jauh kedepan de-ngan dimensi waktu jangka panjang, diis-tilahkan dengan idaman nasional (national goal), disusun     dan ditetapkan sebagai haluan negara. Selanjutrnya dijabarkan menjadi karsa-karsa nasional untuk jangka sedang, diistilahkan dengan tujuan nasional (national     objective), ser-ta karsa nasional untuk dimensi waktu jangka pendek, diistilahkan dengan sasaran nasional (national target).

2)    Faktor Sarana

    Faktor sarana merupakan pewadahan dan pemberdayaan dari kekuatan nyata atau segenap potensi sumber daya yang diperlukan dalam proses mencapai tujuan. Faktor sarana meru-pakan faktor dominan dan sangat diperlukan untuk pemilihan alternatif terbaik dan men-dukung pengambilan kebijakan, yang dapat berupa     sumber daya manusia, sumber daya alam, logistik, keuangan, data dan informasi, partisipasi masyarakat, dan berbagai sarana penunjang lainnya.


3)    Faktor Upaya

    Faktor upaya (cara) merupakan proses pengambilan keputusan dari berbagai dimensi (multidimentional decision making process) melalui tranformasi dari faktor sarana atau potensi menjadi faktor karsa atau kemampuan sesuai yang telah ditentukan.
           

         Dari sudut pandang administrasi negara, yang di-maksud dengan tata nilai adalah perpaduan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Adminis-trasi identik dengan faktor karsa,sebagai penentu arah, tujuan, atau sasaran dan norma-norma atau cara-cara pencapaiannya. Organisasi identik dengan faktor sarana (wahana), sebagai pewadahan potensi sumber daya, sumber dana, serta unsur-unsur pen-dukung dan penunjang lainnya. Manajemen identik dengan faktor upaya, berintikan cara bertindak me-liputi perumusan, pengendalian, pengawasan, dan penilaian dari organisasi sesuai yang digariskan oleh administrasi. Tata hubungan faktor karsa, sa-rana, upaya dalam implementasi berwujud menjadi perencanana, penganggaran, dan penyusunan pro-gram. Perencanaan yang berkaitan dengan penen-tuan sasaran yang ingin dicapai sebagai faktor Kar-sa, Penganggaran yang berkaitan dengan penge-rahan sumber daya dan sumber dana sebagai faktor Sarana, dan Penyusunan Program dan Kegiatan dengan menerapkan teknologi dan manajemen yang baik adalah faktor Upaya. Perpaduan antara faktor Karsa, Sarana, dan Upaya merupakan tata nilai Sis-mennas dan menjadi pedoman agar memperoleh keberhasilan (“out come”) sesuai yang diharapkan. Tujuan pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah :

  • Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  • Memajukan kesejahteraan umum
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa
  • Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berda-sarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



           Program pembangunan apabila tidak dilan-dasi dengan budaya bangsa, hasilnya tidak akan ba-nyak memberikan manfaat dan justru akan mem-bingungkan masyarakat. Demikian pula jika pro-gram pembangunan tidak melibatkan peran serta masyarakat, keberlanjutannya pun masih diperta-nyakan. Pembangunan merupakan sektor yang dianggap penting, tetapi jika memberikan dampak negatif pada lingkungan dan tata budaya masya-rakat, tidak ada pilihan selain menghentikannya.

Korupsi di Indonesia selalu mengakibatkan situasi pembangunan ekonomi tidak pasti. Keti-dakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertum-buhan ekonomi dan bisnis yang sehat. Sektor swasta sulit memprediksi peluang bisnis dalam pereko-nomian, dan untuk memperoleh keuntungan maka mereka mau tidak mau terlibat dalam konspirasi besar korupsi tersebut. High cost economy harus dihadapi oleh para pebisnis, sehingga para investor enggan masuk menanamkan modalnya disektor riil di Indonesia, kalaupun investor tertarik mereka pre-pare menanamkan modalnya di sektor financial di pasar uang. Salah satu elemen penting untuk me-rangsang pembangunan sektor swasta adalah meningkatkan arus investasi asing (foreign direct investment). Dalam konteks ini korupsi sering men-jadi beban pajak tambahan atas sektor swasta. Investor asing sering memberikan respon negative terhadap hal ini (high cost economy). Indonesia dapat mencapai tingkat investasi asing yang optimal, jika Indonesia terlebih dahulu meminimalisir high cost economy yang disebabkan oleh korupsi. Praktek korupsi sering dimaknai secara positif, ketika peri-laku ini menjadi alat efektif untuk meredakan ketegangan dan kebekuan birokrasi untuk menem-bus administrasi merintah dan saluran politik yang tertutup. Ketegangan politik antara politisi dan birokrat biasanya efektif diredakan melalui praktek korupsi yang memenuhi kepentingan pribadi masing-masing.

                Globalisasi menyebabkan perubahan yang fundamental dalam tatanan ekonomi dunia baik sektor keuangan maupun sektor perdagangan. Peru-bahan tersebut mendorong negara-negara di dunia untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan prak-tek perdagangan international. Kondisi ini telah memicu persaingan perdagangan antar negara sebagai konsekuensi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing negara dalam rang-ka memperbaiki daya saing perekonomiannya.   Hal tersebut akan menyebabkan satu negara akan memilih kebijakan perdagangan yang memberi kemudahan tukar-menukar komoditi antar negara (perdagangan bebas), atau  akan memilih dengan menciptakan aturan untuk melindungi usaha-usaha dalam negeri (proteksi).

                Selama ini orientasi pembangunan Indonesia selalu terfokus pada wilayah daratan dan kurang berorientasi ke laut. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keka-yaan alam laut yang sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Negara-negara tetang-ga kita, seperti Singapura, Malaysia, Jepang, dan yang lainnya termasuk negara yang bersifat kon-tinental, tetapi malah lebih dulu memanfaatkan wi-layah lautnya. Ke depannya kita harus bisa lebih mengedepankan potensi kemaritiman dan tidak ha-nya bertumpu pada potensi agraris saja untuk mewujudkan ketahanan pangan, konsekuensi yang harus ditanggung sebagai negara kepulauan adalah semua potensi wilayah perlu mendapatkan perhatian secara proporsional.

                  Kondisi tersebut kemudian juga beriringan dengan perkembangan yang terjadi pada ilmu ekonomi yang dipergunakan sebagai “panduan” da-lam merancang proses pembangunan ekonomi, sehingga pada gilirannya proses pembangunan itu sendiri juga mengalami perkembangan. Lingkaran deduktif-induktif yang terdiri dari:

  1. Teori dan konsepsi ekonomi; kecenderungan perkembangan yang sangat kuat untuk menuju pada kegiatan ekonomi yang adil tanpa eks-ploitasi dan penindasan.
  2. Strategi pembangunan ekonomi; kecenderungan dalam perkembangan perekonomian Indonesia adalah apresiasi yang makin tinggi terhadap keberagaman.
  3. Realitas ekonomi; merupakan konskuensi logis dari arus yang pertama dan kedua, yaitu sema-kin jelas dan tegasnya kebutuhan desentralisasi dan otonomi ekonomi.



                  Ekonomi yang adil tanpa eksploitasi mengharuskan penghargaan atas keberagaman, keberagaman mem-butuhkan desentralisasi dan otonomi, dan otonomi hanya dapat dikembangkan secara produktif dan memberi manfaat jika ada keadilan. Ketiganya saling mensyaratkan dan menguatkan dan menjadi satu kesatuan proses. Fenomena itulah yang tam-paknya semakin kuat mewarnai perekonomian Indonesia, dan pembangunan ekonomi semakin ti-dak bisa menghindari diri untuk tidak menga-komodasikan berbagai unsur yang terkandung dalam ketiga komponen di atas. Indonesia juga dipandang sebagai tempat penanaman modal yang paling me-nguntungkan. Jalur niaga lebih banyak didominasi pihak asing. Secara sistematis, masyarakat diisolasi untuk berada di pedalaman, ber-mindset agraris, dan melupakan jati dirinya sebagai bangsa maritim agra-ris niaga. Meskipun memiliki kekayaan alam ber-limpah dan berada di lintas perdagangan global yang strategis, masyarakat tetap miskin dan berdaya saing rendah. Seperti diketahui, Indonesia merupakan ne-gara kepulauan dengan wilayah 7.54 juta km² dengan ±17.508 pulau dan wilayah daratan ± 1.64 juta km². Wilayah daratan sesungguhnya hanya ± 22% dari luas keseluruhan. Dari data tersebut seper-tinya julukan Indonesia sebagai negara agraris men-jadi kurang tepat. Dengan demikian kita harus men-cari solusi dalam pengembangan sumberdaya alam disektor  kelautan tidak lagi hanya sebagai sumber bahan baku tetapi diproses dari hulu sampai kehilir dengan melakukan spesialisasi. Pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi sumberdaya alam yang ada didaerahnya masing-masing sekaligus akan menciptakan sumberdaya manusia yang mendorong bukan menghambat perekonomian serta mengurangi pengangguran dan akan dapat meningkatkan penda-patan daerah sehingga secara makro akan mening-katkan pendapatan nasional. Sektor tabungan dalam negeri yang masih rendah akan mempersulit penge-rahan modal sehingga ketergantungan terhadap mo-dal asing juga tetap tinggi, krisis ekonomi yang ber-kepanjangan diikuti dengan krisis global maka ke-tergantungan terhadap investor juga semakin me-ningkat. Manusia dan aktivitasnya, baik sosial mau-pun ekonomi, serta lingkungan merupakan kom-ponen yang digunakan sebagai dasar dalam pem-bangunan nasional. Ketiganya didudukkan sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempe-ngaruhi, baik secara positif maupun negatif. Jika ke-tiganya ditempatkan secara berkaitan dan seimbang serta berkeadilan, akan mendatangkan dampak po-sitif bagi manusia, lingkungan sumber daya alam, serta ruang tempat manusia beraktifitas, namun se-baliknya, jika ketiganya tidak dapat dipersatukan maka dikhawatirkan akan semakin menjauhkan perhatian bangsa Indonesia dari jati dirinya.

                Demi lancarnya pembangunan nasional yang sedang dilakukan maka pemerintah menyadari dan menggaris bawahi pentingnya peranan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pen-ciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan daya saing industri, dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia tidak pula mengesampingkan adanya berbagai hambatan, tantangan dan keter-batasan, baik dari segi profesionalisme sumber daya manusia maupun aspek kemampuan Anggaran Pendapatan wilayah negara Republik Indonesia. Untuk itu, segala upaya pembangunan infrastruktur akan terus dikembangkan melalui berbagai kebi-jakan yang tepat dan terukur. Namun Pemerintah dan Belanja Negara yang terbatas sulit untuk melak-sanakan pembangunan ekonomi. Mengingat infra-struktur merupakan kebutuhan penting seluruh war-ga negara, maka dalam pelaksanaannya perlu kerjasama dan dukungan semua pihak, baik pe-merintah, swasta, maupun masyarakat luas pada umumnya. Perekonomian yang  tidak  stabil menim-bulkan biaya yang tinggi  bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan ma-syarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi invest-tasi. Tingkat investasi yang rendah akan menu-runkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan keluaran produksi akan mengurangi tingkat keahlian tenaga kerja yang lama mengang-gur. Selain factor-faktor ekonomi yang memper-lancar pembangunan nasional juga factor-faktor non ekonomis seperti  budaya, agama, adat kebiasaan, serta moral terutama dalam mengatasi masalah ko-rupsi, perlu dibuat program-program dengan mem-berdayakan kembali pendidikan moral Pancasila dalam kurikulum nasional sehingga menghasilkan sumberdaya manusia Indonesia yang baik. Dengan demikian Stabilitas Ekonomi dalam Sistem Mana-jemen Nasional dapat mewujudkan Pembangunan Nasional.

                   Tata hubungan factor karsa, sarana, upaya dalam implementasi berwujud menjadi peren-canaan, penganggaran, dan penyusunan program. Perencanaan yang berkaitan dengan penentuan sasaran yang ingin dicapai sebagai faktor karsa. Penganggaran yang berkaitan dengan pengerahan sumber daya dan sumber dana sebagai faktor sa-rana, dan penyusunan program dan kegiatan dengan menerapkan teknologi dan manajemen yang baik adalah faktor upaya. Perpaduan antara faktor Karsa, Sarana, dan Upaya merupakan tata nilai Sismennas dan menjadi pedoman agar memperoleh keberha-silan (“out come”) sesuai yang diharapkan. Tertib administrasi (Tibmin) pada tatanan TAN dan TLP, ketertiban politik (Tibpol) tatanan TPN, dan ketertiban Sosial (Tibsos) pada tatanan TKM perlu diwujudkan melalui perundang-undangan dan pera-turan tertentu sebagai keluaran Tatanan Pengam-bilan Keputusan Berkewenangan.

                 Stabilitas ekonomi tercapai apabila faktor-faktor ekonomi berupa pemberdayaan seluruh fak-tor-faktor produksi dimana sumberdaya alam (SDA) dikelola dengan Sistem Manajemen Nasional yang bersifat menyeluruh dari perencanaan sampai dengan evaluasi dari program-program pembangu-nan. Sumberdaya alam yang belum banyak disentuh diantaranya adalah faktor kekayaan alam berupa hasil laut, ekonomi agraris yang masih tetap miskin disebabkan karena pengelolaan pertanian dengan tradisional menghasilkan masyarakat subsistence disertai dengan diguissed un employment maka dipandang perlu melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengelola sumberdaya laut melalui investasi dibidang kelautan. Pemberdayaan Usaha Kecil Me-nengah dan Koperasi dengan lebih banyak meman-faatkan local content berupa sumber bahan mentah di dalam negeri jelas akan mengurangi import dan menghemat devisa.

          Demi kelancaran pembangunan nasional maka diperlukan sarana prasarana serta infrastruktur yang memadai. Pentingnya peran infrastruktur da-lam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, pengem-bangan sumber daya manusia, peningkatan daya saing industri, dan pemerataan pembangunan. Anggaran APBN yang terbatas diperlukan kerja-sama dalam memenuhi permodalan yang dibutuhkan dalam investasi  dapat diperoleh melalui kerjasama dari penanaman modal asing (PMA) maupun   pena-naman modal dalam negeri (PMDN) yang dibu-tuhkan oleh masing-masing daerahnya sesuai de-ngan otonomi daerah.

               Pendidikan yang disusun dengan kurikulum yang sesuai pada pendidikan rendah, menengah dan pendidikan tinggi menghasilkan spesialisasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya serta menambah lapa-ngan kerja dan akan mengurangi pengangguran.

           Menyusun kembali Pendidikan Moral Pan-casila diharapkan dapat memberi kontribusi kepada masyarakat untuk mengurangi korupsi karena ko-rupsi menghasilkan ekonomi biaya tinggi (high cost aconomy) sehingga sulit bersaing dipasar global.

    

Referensi:

Amos,H.F.Abraham, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba, sampai Refor-masi)”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Busroh, H. Abu Daud, ”Ilmu Negara”, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Lia Amalia, ”Ekonomi Pembangunan”, Graha Ilmu-Jakarta, 2006.

Kusnadi, R. Saragih,  “Ilmu Negara”, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2005.

Suharsa, “Kesisteman”, Aviasi, University Press TNI, Jakarta, 2005.

Pokja, PPSA XVI, Modul, ”Sistem Manajemen Nasional”, Lemhannas, Jakarta, 2009.


-- Download Stabilitas Ekonomi Dalam Sistem Manajemen Nasional Dapat Mewujudkan Pembangunan Nasional as PDF --


Share
  • Comments
  • Trackbacks
Leave a Reply

2017 © Universitas Esa Unggul